HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

MACAM-MACAM HARTA DALAM PERKAWINAN

MENURUT UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Di dalam pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut , bahwa di dalam perkawinan terdapat Harta Bersama dan Harta Pribadi

Harta Bersama/Harta Gono Gini

Harta Bersama (Harta Gono Gini) adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri sepanjang perkawinan, kecuali harta yang berasal dari warisan atau hadiah.

Jadi siapapun yang memperoleh harta tersebut, dari manapun perolehannya, sebab apapun perolehannya (kecuali warisan atau hadiah), jika perolehan tersebut terjadi sepanjang perkawinan maka harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri.

Perbuatan hukum atas Harta Bersama :

Pasal 36 (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Jadi apabila suami atau isteri hendak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama maka pihak suami atau isteri harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan tidak membedakan apakah harta tersebut merupakan harta bergerak atau harta tidak bergerak.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku terhadap harta bergerak, karena terhadap harta bergerak berlaku Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu penguasaan berlaku sebagai alas hak yang sempurna (volkomen titel). Dengan demikian, orang yang menguasai benda itu sama dengan pemiliknya. siapa yang menguasai harta bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

Dosen dan Notaris/PPAT Alwesius , SH, MKn, tidak sependapat dengan pendapat tersebut, menurutnya bahwa asas tersebut berlaku terhadap harta bergerak pada umumnya (merupakan ketentuan umum), sedangkan terkait dengan harta bergerak yang terdapat di dalam perkawinan tunduk pada ketentuan hukum harta benda perkawinan (merupakan ketentuan khusus).

Alwesius SH,MKn menyatakan bahwa Ketentuan hukum harta benda perkawinan yang diatur didalam pasal 35 UU Perkawinan berlaku untuk semua harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Dalam hal terdapat harta bergerak, misalnya saham, yang akan dipindahtangankan atau dijadikan jaminan utang ,maka harus terlebih dahulu menentukan apakah harta tersebut merupakan harta pribadi suami atau isteri, atau merupakan harta bersama (harta gono gini) suami dan isteri. Jika termasuk harta bersama maka untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atau penjaminan harus ada persetujuan dari pihak lainnya, baik dengan hadir dihadapan Notaris maupun dengan memberikan persetujuan tertulis.

Harta Pribadi

Harta Pribadi terdiri dari Harta Bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam perkawinan, dan harta yang diperoleh suami atau isteri dari warisan atau hadiah, termasuk didalamnya harta yang berasal dari hibah.

Perbuatan hukum atas Harta Pribadi :

Pasal 36 (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Seorang suami yang memegang harta tertentu yang merupakan harta bergerak tidak serta merta dapat menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta pribadinya, dan bukan merupakan harta bersama (harta gono gini). Ia harus membuktikan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta pribadinya, apalagi jika harta tersebut diperoleh sepanjang perkawinan dengan isterinya. Hal yang sama juga berlaku bagi pihak isteri.

Sekalipun harta bergerak tersebut diperoleh suami atau isteri dari warisan atau hibah. Pihak suami atau isteri yang memperoleh harta tersebut harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta miliknya dan merupakan harta pribadinya.

Suami atau isteri tidak dapat menyatakan harta tersebut sebagai miliknya hanya berdasarkan asas yang terkandung di dalam Pasal 1977 KUH Perdata .

Hal ini bisa dilihat dari adanya ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 166 KUH Perdata :

Adanya barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat pertelaan.

Yaitu mewajibkan pihak suami atau isteri yang memperoleh harta bergerak dari warisan atau hibah sepanjang perkawinan untuk membuktikan perolehan tersebut dalam suatu surat pertelaan. Apabila surat tersebut tidak ada maka pihak suami tidak dapat mengambil harta bergerak tersebut sebagai miliknya, sedangkan pihak isteri dapat menggunakan bukti dengan menggunakan saksi-saksi.

MACAM-MACAM HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97.

Harta Harta Bersama/Harta Gono Gini

Pasal 85 KHI :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 91 KHI :

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya

Pasal 92 KHI :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Harta Pribadi

Pasal 86 KHI :

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 KHI :

Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal pula mengenai hutang bersama, bahwa hutang bersama yang diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa tidak semua hutang istri atau suami dapat dikategorikan sebagai hutang bersama.

Pasal 93 KHI :

Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Sekarang banyak terjadi di masyarakat, istri/suami telah mempunyai hutang (misalnya : Kredit Pemilikan Rumah) sebelum perkawinan.

Ada pendapat menyatakan bahwa jika mereka membuat perjanjian pisah harta , maka segala hutang-hutang yang dimiliki istri/suami sebelum perkawinan maka hanya menjadi tanggung jawab masing-masing suami/istri

Sedangkan jika suami istri tidak membuat perjanjian pisah harta, dan selama perkawinan membayar cicilan rumah itu bersama, nantinya akan menjadi harta bersama karena dibayarkannya selama perkawinan.

Sedangkan dalam perkawinan poligami harta bersama diatur dalam pasal 94 KHI.

Pasal 94 KHI :

(I) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat

Wallahu a’lam bishawab

Dasar Hukum :

Ida Susilowati, SH , MKn.

Menyembuhkan “Penyakit Kronis” di Tubuh Polri

Oleh Rivai Hutapea

Tanggal 1 November 2022, tepat satu bulan peristiwa Kanjuruhan terjadi. Namun, kesedihan akibat tragedi yang menyayat-nyayat hati tersebut, terus berlanjut. Adalah Farzah Dwi Kurniawan, salah seorang korban yang usai kejadian dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk mendapatkan perawatan intensif. Ia sempat bertahan beberapa pekan. Namun, takdir ternyata berkata lain. Mahasiswa Universitas Malang (UMM) itu harus menghembuskan napas terakhirnya pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2022, menyusul 134 korban lainnya. “Yang mati dan cacat serta sekarang kritis, dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang ditembakkan Polisi, itu penyebabnya,” ujar Ketua TGIPF Mahfud MD. Tragis, memang.

Tragedi ini menambah coreng moreng wajah institusi kepolisian. Betapa tidak, sebelum kasus ini “meledak”, wajah kepolisian telah terlebih dahulu tercoreng akibat kasus pembunuhan sadis Brigadir Yosua di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Akibat kasus ini, tak hanya dicopot dari Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo juga dipecat dari kepolisian. Sambo dan empat tersangka lainnya, yaitu Putri Candrawathi, Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf dijerat pasal Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Belum lagi tuntas kasus Kanjuruhan, wajah kepolisian kembali “tertampar” dengan kasus narkoba yang menyeret-nyeret nama Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Teddy disebut-disebut sebagai master mind pengendali dalam peredaran narkoba. Sekitar 5 kilogram sabu menjadi barang bukti yang digelapkan.

Hattrick kasus ini tak ayal membuat reputasi kepolisian di mata publik, terjungkal balik. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi yang awalnya tinggi, bahkan sangat tinggi, seketika, anjlok. Bahkan, kepercayaan publik kepada polisi saat ini, berada di titik nadir. Karenanya, tidak berlebihan bila dikatakan Polri berada dalam kondisi mengkhawatikan alias SOS. Sontak saja, banyak pihak bersuara lantang dan mendesak agar Polri segera berbenah diri. Sebagian mengusulkan agar Polri mengubah sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal di lingkungannya. Yang lainnya mengusulkan agar Kapolri menggandeng tokoh masyarakat. Ada juga yang mewanti-wanti agar oknum Polri melepaskan diri dari bisnis haram narkoba, judi dan suap.

Sah-sah saja pembenahan dilakukan, bahkan “hukum”nya sudah jatuh “wajib”. Pertanyaannya adalah apakah dengan pembenahan tersebut, polisi atau oknum polisi dijamin tidak lagi melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang? Dengan mengubah sistem pengawasan internal, apakah yakin “syahwat” polisi tidak tergiur nyemplung ke bisnis haram narkoba, judi, korupsi, suap dan gaya hedonis? Dengan kata lain, apakah semua pembenahan di atas tepat sasaran, menyentuh akar persoalan yang melilit Polri belakangan ini sehingga citra Polri dapat kembali pulih?

Boleh jadi penulis salah. Tapi, bukan pula pesimis, apalagi skeptis. Usulan pembenahan polisi selama ini, masih terkesan lip service. Tambal sulam. Menutup yang satu, tapi “bocor” di tempat lainnya. Jika hal ini yang terjadi, maka Polri akan terus menerus terlilit persoalan. Kasus Polisi yang melanggar hukum, tindakan sewenang-wenang dan lainnya, akan terus terjadi dan silih berganti. Lantas, kapan reformasi dan perbaikan Polri akan terwujud. Pembenahan Polri bak menyabet golok di udara. Mubazir dan sia-sia belaka.

Hal ini terjadi dikarenakan pembenahan di tubuh Polri belum menyentuh ke akar persoalannya. Karena itu, penulis kok tidak yakin reformasi total yang digembar-gemborkan tersebut, benar-benar menjadi problem solver yang jitu mengatasi problem akut yang terjadi di tubuh Polri saat ini. Bila pembenahan Polri hanya berhenti pada mengubah sistem pengawasan internal, belumlah cukup kuat untuk mereinkarnasi watak “sangar” kepolisian menjadi “santun dan beradab”.

Bagaimana solusinya? Pertanyaan ini patut untuk dijawab sebagai bagian dari pembenahan dan kecintaan kita kepada Polri. Diakui atau tidak, Polri merupakan institusi negara yang kita butuhkan bagi keberlangsungan negeri ini ke depan. Menurut penulis, selain reformasi internal sebagaimana disebutkan di atas, pembenahan Polri wajib menyentuh akar rumput persoalannya, yaitu soal posisi dan kewenangannya di pemerintahan.

Sebagaimana mafhum, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri terintegrasi di Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI). Saat itu, posisi Polri setara dengan tiga angkatan lainnya, yaitu angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Di samping ABRI ada juga Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) yang biasanya dijabat oleh tentara. Kondisinya berubah pasca reformasi di mana Polri dipisahkan dari TNI, bahkan Dephankam diubah menjadi Departemen Pertahanan, belakangan berubah menjadi Kementerian Pertahanan, yang bertugas melakukan fungsi koordinasi dengan TNI saja.

Sejak saat itu, Polri berubah menjadi institusi mandiri nan jumawa. Berbagai peraturan perundangan turut andil melegitimasi, sekaligus memberikan karpet merah kewenangan besar Polri. Pasal 30 ayat 4 UUD NKRI 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Bahkan, secara eksplisit, Pasal 8 UU Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan kepolisian dipimpin oleh Kapolri dan berada langsung di bawah Presiden. Hal ini sejalan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi mewujudkan keamanan dalam negeri dan berada langsung di bawah Presiden.

Penulis menilai pemberian kewenangan dan legal standing yang super jumbo kepada Polri inilah yang menjadi salah satu akar kalau tidak mau disebut “biang kerok” munculnya berbagai “penyakit kronis” yang menggerogoti tubuh Polri belakangan ini. Kewenangan yang besar, terlebih lagi lost pengawasan menjadi pemicu timbulnya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang berlebihan. Karenanya, mustahil berharap adanya perubahan watak Polri bila hanya melakukan pembenahan secara internal tanpa membenahi posisi dan kewenangan Polri yang “mubazir” alias berlebihan tersebut.

Jadi, bila kita benar-benar mencintai Polri dan agar Polri terbebas dari berbagai “penyakit kronis” yang bersarang di tubuhnya, maka harus ada keberanian lebih dari pemangku kekuasaan untuk menyegarkan kembali kewenangan dan posisi Polri di pemerintahan agar kembali lebih wajar. Para pembuat kebijakan dan undang-undang, harus berani merevisi UUD, TAP MPR, UU dan Peraturan Presiden dengan menempatkan posisi Polri pada tempatnya yang pas dan pemberian kewenangan yang proporsional, tidak seperti saat ini yang terlalu jumawa. UUD, TAP MPR, UU bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah. UUD, TAP MPR, UU merupakan peraturan yang luwes dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Tanpa ada nyali mengubah posisi Polri di pemerintahan dan merevisi pemberian kewenangan yang “surplus”, maka sulit berharap Polri akan berubah. Citra Polri yang tergerus dengan berbagai kasus yang menyeret-nyeret Polri belakangan ini, akan semakin terpuruk.

Jujur saja, negeri ini masih memerlukan Polri. Namun, Polri yang taat pada aturan hukum, yang memberikan teladan kebaikan, yang tidak kompromi pada kemunkaran dan ketidakadilan. Dan sekali lagi, hal itu akan terwujud bila kewenangan yang diberikan kepada Polri, proporsional dan otomatis posisi Polri di pemerintah mesti direvisi, tidak lagi langsung di bawah presiden. Wallahu’alam.