Category:

Jakarta

Ketua DPC PKS Kebayoran Lama Mendapatkan Penghargaan dari Bang Japar

by admin 24/07/2017

Bang Japar Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan menggelar acara halal bihalal yang berlangsung pada hari Kamis (20/7) di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Bang Japar sekaligus Senator DKI Jakarta Ibu Fahira Fahmi Idris, Perwakilan Komcam Se-Jakarta Selatan, Wakapolsek Kebayoran Lama, serta Danramil Kebayoran Lama.

Acara dimulai dengan Pembukaan oleh MC dan dilanjutkan dengan pembacaan kalam Ilahi. Acara berikutnya adalah demo Silat dari Jawara Betawi. Ketum Bang Japar, Fahira Idris dalam sambutannya menyampaikan, “Halal bihalal kali ini beda, selain silaturahmi, juga akan diberikan Penghargaan kepada Tokoh Masyarakat.”

Salah satu tokoh masyarakat yang mendapatkan Piagam Penghargaan di Kecamatan Kebayoran Lama adalah Ustadz Tarsono. Beliau adalah salah satu tokoh yang didedikasikan mendapatkan penghargaan, karena telah berhasil membantu dan menjaga proses Pilkada DKI Jakarta. Ibu Fahira Idris, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para tokoh yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, raga, dan jiwa, demi kemashlahatan masyarakat. “Apa yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah sebuah torehan prestasi yang memotivasi dan menjadi inspirasi bagi masyarakat,” ujar Ibu Fahira Idris dalam sambutannya.

Ustadz Tarsono merupakan ketua DPC PKS Kebayoran lama, beliau memang dikenal sangat aktif membantu, melayani dan berkhidmat untuk masyarakat Kebayoran Lama. Saat warga Kebayoran Lama mengalami musibah kebakaran, beliau menginisiasi berdirinya posko dan menggalang dukungan dan sumbangan dari para warga dan para kader PKS. Beliau juga merupakan tokoh yang turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies – Sandi di Pilkada DKI. Ustadz Tarsono merupakan ketua tim pemenangan Anies – Sandi kecamatan Kebayoran Lama.

24/07/2017

Jakarta

Al Mansur : Ayo Selamatkan Anak – Anak Jaksel dari Narkoba dan Depresi

by admin 23/07/2017

Kasus narkoba yang melibatkan anak-anak di Jakarta Selatan tidak juga kunjung turun. Saat ini penggunaan narkoba saat ini didominasi oleh masyarakat yang berada pada usia produktif, tidak hanya pria, perempuan juga cukup banyak yang terjerumus memakai narkoba. Kini segmentasinya bukan hanya usia produktif antara 20 sampai 30, tetapi sudah bergeser ke anak – anak SMA. Polres Jakarta Selatan merilis hasil pengungkapan kasus narkoba sejak Januari hingga Mei 2017. Ada 146 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan enam orang di antaranya wanita. Dari tingkat pendidikan, tersangka yang merupakan lulusan SMA menjadi paling banyak dengan jumlah 90 orang, 35 orang SMP, 12 orang sarjana, dan 9 orang SD. Ketua DPD PKS Jaksel, Al Mansur sudah mengetahui informasi bahwa Jaksel sudah masuk di zona merah narkoba, khususnya wilayah Pesanggrahan dan Setiabudi.

Pergaulan merupakan pengaruh utama pada anak muda yang terjerumus narkoba. Apalagi saat ini, jenis dan modus narkoba lebih beragam lagi. Kejahatan narkoba yang menyasar anak – anak, modusnya sudah semakin canggih, sehingga Polisi harus terus kreatif mengembangkan diri dalam mengungkap dan menangkap para pelaku dan aktor besar narkoba di Jaksel. “Salah satu modus para penjahat narkoba ini adalah dengan menawarkan makanan yang didalamnya sudah dicampur dengan bahan zat adiktif,” tutur Al Mansur.

Al Mansur mengimbau generasi muda Jaksel untuk lebih berhati-hati dalam bergaul, “Narkoba itu sangat banyak mudaratnya.” Beliau meminta juga masyarakat untuk berhati-hati dan proaktif melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Al Mansur meminta sekolah, untuk bisa mewaspadai dan mengenali bahaya narkoba. “Antisipasi harus dilakukan untuk mencegah narkoba dari orang-orang yang tidak dikenal, jaringan narkoba akan masuk berawal dari pergaulan yang salah,” tambah Al Mansur.

Pelaku harus bisa dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang penjualan dan peredaran Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah. “Pelaku harus dijerat semaksimal mungkin dan harus menimbulkan efek jera,” ujar Al Mansur.

Al Mansur sangat berharap dukungan semua pihak, aparat, ulama dan juga warga Jaksel untuk bersatu melawan jaringan narkoba. Al Mansur menegaskan, “Efek yang dihasilkan oleh narkoba ini sangat merusak masa depan setiap anak bangsa, semua pihak harus peduli, aparat tidak akan cukup dan mampu menangani kejahatan narkoba ini sendirian.”

Selain narkoba, anak – anak Jaksel juga sedang terjangkit gejala depresi. Belum lama ini dilakukan skrining Kesehatan Jiwa Remaja terhadap 1.300 siswa kelas 1 dan 2 SMA di Jakarta Selatan. Hasilnya 30 persen siswa di Jaksel berpotensi depresi. Selain itu, diketahui bahwa lebih dari 10 persen siswa mengalami gangguan emosional. Pada remaja yang berprestasi, gangguan emosional di antaranya dipicu oleh teman lain yang bolos sekolah, mereka kerap disebut ‘Makan Teman’. Sementara, pada remaja dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, problem gangguan emosional yang dialami kebanyakan terkait dengan peer group mereka. Kendati secara fisik tidak terlihat, namun secara psikis, anak – anak tersebut mengalami tekanan batin yang cukup hebat.

Al Mansur mengatakan, “Para remaja harus lebih waspada terhadap gejala depresi seperti ini. Secara emosional, jiwa mereka masih dalam tahap perkembangan dan cenderung kurang tangguh dalam menghadapi tekanan ketimbang orang dewasa.” Al Mansur juga menyarankan agar para remaja tidak tertutup dan bisa meluangkan waktu bersama orang-orang yang dapat membuat mereka merasa lebih baik, apakah itu teman baik atau orang-orang yang lebih dewasa, seperti orang tua, kakak, guru, ustadz, ustadzah, mentor, atau bahkan seorang psikolog.

Depresi di kalangan remaja tampaknya bisa semakin meningkat sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa depresi adalah penyebab utama dari penyakit dan kelemahan fisik pada anak lelaki dan perempuan usia 10 hingga 19 tahun.

23/07/2017

Jakarta

Al Mansur : Menyambut Para Pendatang di Jakarta Dengan Paradigma Baru

by admin 02/07/2017

Oleh Al Mansur Hidayatullah, Lc Ketua DPD PKS Jaksel

Sudah menjadi tradisi tahunan saat agenda mudik selesai, Jakarta akan kembali dipenuhi oleh pendatang. Itulah sebabnya Pemprov Jakarta selalu berupaya mensosialisasikan bahwa boleh hidup di Jakarta, tetapi harus punya skill. Ini permasalahan klasik semua kota besar, bukan hanya Jakarta. Hanya saja Jakarta sepertinya masih agak resisten untuk pendatang. Jakarta adalah Ibukota negara yang mana setiap warganya mempunyai hak yang sama untuk menikmati Jakarta.

Lebaran, hanyalah salah satu momen yang menjadi pemicu migrasi penduduk desa ke kota. Secara umum urbanisasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan, dan migrasi dari daerah perdesaan ke perkotaan. Karena itu migrasi pascalebaran, bukan satu-satunya masalah bagi kota-kota besar seperti Jakarta. Pun, masalah urbanisasi lazim terjadi di kota – kota di dunia. Migrasi bisa terjadi kapan saja.

Arus urbanisasi pasca lebaran memang fenomena rutin tahunan. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah pendatang ke Jakarta mencapai 58 ribuan-an orang per tahun, pernah juga mencapai 70-an ribu orang. Penambahan jumlah penduduk Jakarta Selatan setelah lebaran pernah mencapai 11% atau sebanyak 7.700 jiwa.

Banyak pihak menyalahkan warga yang berurbanisasi ke Jakarta. Kalau ditinjau dari sisi sosiokultural saja, mungkin iya. Tetapi dari sisi pembangunan ekonomi, pemerintah lah yang sepertinya perlu ditinjau kembali. Seperti misalnya dana desa yang belum secara optimal tergarap untuk menciptakan ketertarikan – ketertarikan di desa – desa. Urbanisasi, factor terbesarnya digerakkan oleh faktor keterbatasan sumber daya di desa – desa. Jakarta terlihat seperti sangat menonjol dibanding daerah – daerah lain. Sementara kawasan lain terkesan lebih lemah secara ekonomi.

Akibatnya ada permasalahan yang akan muncul, saat para pendatang ini tidak punya cukup modal dan juga skill untuk bekal mengadu nasib di Jakarta. Mereka akan menjadi penyumbang permasalahan kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya. Mereka yang kalah dalam bersaing, selanjutnya bisa menjadi potensi masalah di Jakarta.

Namun sepertinya cara pandang kita terhadap urbanisasi ini harus mulai berubah. Kalau dulu urbanisasi dinilai sebagai hal yang menimbulkan masalah dan harus dicegah, saat ini kita harus bisa lebih terbuka. Urbanisasi sebaiknya dilihat sebagai peluang baru dari sebuah mobilisasi yang memberikan dampak positif bagi kemajuan kota. Dengan cara pandang tersebut, urbanisasi dapat dijadikan sebagai sarana bagi mobilisasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, semua stake holder Jakarta harus bersama – sama mencari jalan keluar dan mengambil peran positif agar urbanisasi ini bisa lebih bermakna dan berkualitas.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjadikan urbanisasi sebagai peluang. Pertama yakni menegakkan regulasi tentang rencana tata ruang. Kedua menyiapkan rencana sumber pembiayaan agar sebuah kota bisa membiayai dirinya sendiri. Ketiga, proses perencanaan urbanisasi yang lebih baik.

Sehingga pengendalian urbanisasi, tidak bisa dilakukan dengan pelarangan masuk dan upaya menangkal dengan mempersulit perizinan kependudukan saja. Ditinjau dari perspektif hak warga negara, dalam Undang-Undang Dasar telah jelas bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan tentunya punya hak untuk memilih di mana di negeri ini mereka akan tingggal. Sepatutnya kebijakan penanganan pendatang diarahkan dengan solusi yang tidak mencederai rasa kebangsaan dengan menolak sesama warga bangsa untuk tinggal di Jakarta.

Resistensi kota terhadap pendatang tidaklah elok dengan menggunakan pendekatan formalistik, kebijakan anti pendatang. Keterkaitan kota dan wilayah disekitarnya adalah sebuah hubungan mutualisme, saling melengkapi. Sehingga solusi untuk memperkuat resistensi kota dari pendatang adalah dengan memberdayakan kawasan asal kaum urban. Dengan merealisasikan pemerataan pembangunan ekonomi atau adanya kawasan penyangga yang mampu menjadi penyuplai ekonomi kota, pemberdayaan kawasan desa – desa sekitar.

Dengan demikian laju urbanisasi akan semakin kecil dengan ekonomi yang merata. Penanganan urbanisasi bisa dimulai dengan membentuk kawasan-kawasan ekonomi yang tidak memusat. Jika diibaratkan laron maka memperbanyak lampu yang terang adalah solusi agar laron tidak terkonsentrasi pada satu titik lampu. Tugas ini, tentunya bukan tugas Jakarta semata, melainkan juga pemerintah pusat. Tugas pemerintah dan tim ekonominya lah untuk mengarahkan pembangunan yang seimbang antara kota dan perdesaan. Pemerataan ekonomi antara kota dan desa yang selama bertahun-tahun selalu dikampanyekan nampaknya belum berhasil.

Desa masih saja terus tertinggal, sehingga banyak warganya yang datang ke kota. Urbanisasi sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai masalah tetapi justru harus dipandang sebagai peluang. Urbanisasi dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saat ini, masyarakat yang hidup di perkotaan mencapai 54 persen. Urbanisasi menjadi isu uutama pembangunan di seluruh kota di dunia yang disertai dengan transformasi ekonomi, sosial, budaya dan sistem politik.

Apakah arus urbanisasi harus dicegah, ataukah justru perlu dicarikan solusinya agar bisa bermanfaat bagi kota yang didatangi. Pertanyaan ini pernah jadi pembahasan dalam Asia Pacific Regional Meeting (APRM) for Habitat III di Jakarta. Pertemuan yang diprakarsai Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) itu, akhirnya melahirkan The Jakarta Declaration for Habitat III.

Deklarasi itu diberi judul “Sustainable Urbanization to Accelerate Development” (Urbanisasi Berkelanjutan untuk Mempercepat Pembangunan). Urbanisasi telah diakui sebagai kendaraan menuju mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik, melalui peningkatan akses pelayanan publik, pusat inovasi dan penguatan konektivitas dengan lingkungan desa. Masyarakat kota sebagai bagian terkecil masyarakat harus tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri. Kota juga harus menjadi tempat yang layak untuk dipenuhi, aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

02/07/2017

Jakarta

Ulang Tahun ke-490 Jakarta, Al Mansur Ajak Umat Bersyukur dan Lakukan Refleksi

by admin 21/06/2017

ketua DPD al mansur hidayatullah Jakarta sebagai ibukota Indonesia identik dengan kehidupan metropolitan yang gemerlap dan hedonis. Tetapi cahaya religiusitas masih bersinar di kota ini, cahaya itu kian terasa di akhir – akhir ramadhan seperti saat ini. Jakarta kini, 22 Juni 2017 memasuki usianya yang ke-490. Ibu Kota Indonesia itu lahir pada 22 Juni 1527 dengan nama Jayakarta. Tanggal tersebut diketahui merupakan hari di mana pasukan Fatahillah sebagai panglima Kesultanan Demak merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. 490 sebuah usia yang harusnya sudah cukup matang dan dewasa untuk menyelesaikan berbagai masalah internalnya. Namun kita ketahui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan sampai kini. Kini ulang tahun Jakarta terjadi di akhir – akhir bulan ramadhan, di 10 hari terkahir bulan ramadhan, dimana sebagain warga Jakarta duduk bersimpuh memanjatkan doa dan dzikir di masjid – masjid, sholat taraweh atau sholat malam, itikaf, khataman Qur’an dan lain – lain.

“Sudah sepantasnya, tahun ini kita mengisi ulang tahun Jakarta dengan semangat keberkahan bulan Ramadhan, keberkahan di hari – hari akhir ramadhan,” tegas Ketua DPD PKS Jaksel, Al Mansur. Ramadhan yang artinya bulan kemenangan, ini bisa menjadi spirit para warga Jakarta untuk mewujudkan sebuah Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, religius ibadahnya, aman dan nyaman lingkungannya.

Al Mansur memaparkan peran-peran umat Islam dalam sejarah Jakarta, tidak hanya dalam bentuk perjuangan fisik, ide dan gagasan tentang Jakarta, namun juga soal toleransi. Pembangunan Jakarta bukan hanya dengan membangun dan menata keindahan dan kemajuan secara fisik. Namun yang utama adalah membangun moral dan perilaku masyarakatnya. “Yang paling utama adalah membangun manusianya yang berakhlak,” Ujar Al Mansur.

Sekalipun mayoritas masyarakat Jakarta beragama Islam, namun keharomonisan dalam demokrasi antar umat beragama tetap terjaga, walaupun sempat ada pihak – pihak yang mengkhawatirkan saat pilkada 2017 kemarin. Tetapi secara umum, demokrasi dan kemanan tetap terkendali. “Demokrasi dan Islam di Jakarta adalah sebuah bentuk harmoni yang saling memberikan warna, tidak usah dipertentangkan antara keduanya, sehingga akan melahirkan paduan keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Jakarta ini,” kata Al Mansur, Ketua DPD PKS Jaksel.

Oleh karena itu, makna ulang tahun menjadi pesan yang kuat bahwa Ramadhan merupakan bulan kemerdekaan, bulan titik tolak menjadi lebih baik bagi warga Jakarta. Peringatan ulang tahun Jakarta di bulan Ramadhan ini juga diharapkan Jakarta bisa lebih bersyukur. Bersyukur dalam arti mengedepankan keteladanan dalam berperilaku dan bertutur kata. Bukan sebaliknya mempertontonkan kepongahan dan kesombongan kekuasaan. Selain itu, momen ulang tahun Jakarta saat ramadhan, semakin menegaskan bahwa kontribusi umat Islam tidak pernah putus sepanjang sejarah Jakarta. “Kontribusi umat Islam, tokoh pergerakan, para kyai dan santri dalam usaha-usaha memajukan Jakarta bisa dicatat dengan tinta emas dan tidak terbantahkan. Inilah kebanggaan yang seharusnya diwarisi oleh umat Islam saat ini dalam mengisi Jakarta hari ini dan esok,” tegas Al Mansur. Artinya, lanjut Al Mansur umat Islam harus bisa mengambil tanggung jawab atas kemajuan Jakarta ini. Jangan sampai umat Islam justru menjadi bagian dari problem Jakarta karena tidak sadar sejarah dan abai pada tanggung jawab sejarahnya. “Umat Islam harus terdepan dalam menjaga Jakarta. Menjaga agar Jakarta tetap ber-Ketuhanan, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, hadirkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinnekaan, bangun demokrasi bermartabat, serta dorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” papar Al Mansur yang asli Betawi ini.

Menurut Al Mansur, peningkatan peran dan kontribusi umat Islam semakin penting dalam menjaga Jakarta yang sedang menghadapi tantangan bahkan ancaman yang merongrong identitas dan karakter kebangsaan dalam semua aspek: ideologi, politik, ekonomi, hankam, dan sosial budaya. “Masifitas serbuan ideologi asing telah melemahkan jati diri dan karakter kita sebagai warga Jakarta dalam seluruh aspek,” kata Al Mansur.

Antuasiasme warga Jakarta terhadap agama masih sangat tinggi, bahkan makin tinggi. Di tengah arus budaya sekuler dunia barat yang makin deras, ateisme yang juga tidak sedikit, warga Jakarta masih cukup kokoh berpegang pada religiusitas. Al Mansur menegaskan bahwa nilai-nilai agama dan religiusitas masih sebagai salah satu identitas Jakarta saat ini. Jakarta sejatinya adalah kota yang religius. Warganya sangat menjunjung tinggi nilai agama, dan itulah yang harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Agama merupakan faktor perajut dan perangkai keragaman yang sangat plural sehingga keutuhan dan kesatuannya tetap terjaga. Nilai agama itulah sesungguhya yang berfungsi menjaga keutuhan kita. Apapun etnis dan suku bangsa kita, semua harus menjunjung tinggi nilai agama.

Di lain pihak, Al Mansur juga menegaskan bahwa Jakarta ini dihadapkan pada tantangan kompetisi dunia yang sangat ketat. Artinya, umat Islam sebagai bagian dari warga Jakarta harus terpanggil menjawab kompetisi ini ke depan. “Untuk menjawab tantangan itu, dari rahim umat harus lahir SDM unggul berkualitas yang menguasai iptek tapi dengan kualitas imtak (iman takwa) yang juga unggul. Ini tanggung jawab besar umat Islam Jakarta saat ini untuk mewujudkan Jakarta Maju,” pungkas Al Mansur. Dalam rangka melanjutkan estafet peran dan kuntribusi umat di Jakarta, Al mansur mengajak seluruh elemen umat Islam di Jakarta untuk bersatu, membangun dan menumbuhkan kesadaran sejarah umat, menyamakan pemahaman dan persepsi, serta menyatukan langkah untuk Jakarta yang bermartabat dan berkemajuan ke depan.

21/06/2017

Jakarta

Al Mansur : Bemo Jangan Dihapuskan, Tetapi Manfaatkan Untuk Daya Tarik Wisata Jakarta

by admin 18/06/2017

Beredar informasi bahwa belum lama ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengeluarkan surat dilarangnya bemo beroperasi sebagai angkutan umum di Jakarta, apakah itu artinya keberadaan bemo tidak lama lagi akan terhapus dari wajah Jakarta?

Menyikapi kebijakan penghapusan bemo, Ketua PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah mengatakan seharusnya pemprov jangan hanya bisa menghapus, tetapi juga harus bisa memberi solusi alternatif. “Jika ada pelarangan atau penghapusan bemo, maka pemerintah seharusnya memberikan solusi alternatifnya agar penghasilan pengemudi tetap terjaga dan tidak timbul pengangguran baru,” ujarnya, Ahad (18/6).

Bemo yang merupakan kependekan dari becak motor, sebuah kendaraan roda tiga yang diperkirakan muncul sejak tahun 1960-an di Jakarta. Bemo memiliki akar sejarah dalam transportasi di Jakarta. Bemo pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1960 sebagai angkutan umum oleh Bung Karno pada saat penyelenggaraan Ganefo.

Sebenarnya sejak 1996 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan undang-undang soal keberadaan bemo, yang dihapus dari ibukota. Ketika angkutan umum modern sudah bebas lalu lalang di jalanan ibu kota, bemo tetap masih bertahan dan bisa ditemui. Saat ini keberadaan bemo sudah sangat langka. Namun, masih ada wilayah di Jakarta Selatan yang masih mengoperasikan bemo sebagai kendaraan umum sehari-hari, yakni di daerah Manggarai.

Bemo dapat memuat 7 penumpang dalam sekali jalan. Tidak seperti bajaj yang hanya memuat maksimal 3 orang, atau angkutan umum yang bisa memuat 11 orang. Bemo berada di tengah keduanya. Tarifnya pun sangat murah, 3–4 ribu rupiah per orangnya.

Dengan ukuran yang ramping, bemo tidak kalah dengan bajaj sehingga bisa melewati pinggir-pinggir jalan dan tidak perlu bermacet-macetan bersama mobil. Memang tidak seramping motor, namun untuk jarak dekat bemo jadi yang tercepat dan termurah.

Pada saat itu, tahun 1960-an bemo merupakan salah satu alat transportasi yang ikut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Masuknya bemo saat itu membuat jalanan Ibu Kota menjadi ramai.
Supir bemo mayoritas adalah masyarakat bawah, yang merupakan komunitas warga manggarai dan sekitarnya. Menjadi supir bemo merupakan mata pencaharian bagi mereka yang mayoritas adalah pria hampir atau sudah lanjut usia. Sehari mereka bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar 50-75 ribu rupiah. Hingga 2008, masih ada sekitar 500-an pengemudi bemo Jakarta yang masih menggantungkan hidupnya di sana.

“Apalagi bemo adalah salah satu warisan almarhum Bung Karno, Beliau pernah berpesan kepada Bangsa Indonesia untuk menjaga barang antik bernama Bemo. Jadi bemo itu termasuk bagian dari sejarah juga,” tambah Al Mansur yang juga warga asli Betawi ini.

Al Mansur juga mengatakan bahwa masih banyak alternatif solusi daripada menghapuskan bemo. “Keberadaan bemo harusnya bukan dihapuskan tetapi diatur dan dimanage untuk membantu kegiatan pariwisata Jakarta. Potensi seperti itu, bisa dilihat di Bangkok yang masih mengizinkan kendaraan sejenis bajaj dan bemo (tuk – tuk) untuk beroperasi.”

Untuk menunjang wisata dan mengurangi efek polusi lingkungan, pembaharuan bemo juga bisa dilakukan, misalnya mengusulkan prototipe bemo listrik maupun bemo dengan baterai yang lebih ramah lingkungan. “Tetapi untuk perubahan ke bemo listrik ataupun bemo baterai, mereka harus diberi kemudahan saat mencoba mengajukan Kredit Usaha Kecil (KUK) ke Bank DKI misalnya,” tutupnya.

18/06/2017

Jakarta

PKS Jaksel Ajak Seluruh Pihak Bantu Mengentaskan Manusia Gerobak Musiman

by admin 11/06/2017

Menyusuri jalanan Jakarta menjalani hari – hari aktivitas ramadhan terlihat ada yang sedikit berbeda. Jakarta sekilas terlihat dipenuhi “manusia gerobak” di saat bulan ramadhan. Fonema ini terus menjamur ketika bulan ramadhan tiba, sampai puncaknya pada malam takbiran.

DKI Jakarta termasuk peringkat ke 6 dari 25 kota di dunia dengan tuna wisma tertinggi. Banyak orang tinggal di Jakarta, tanpa rumah dan sebagian dari mereka hidup dalam gerobak. Manusia gerobak menjadi salah satu pekerjaan rumah buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya setiap bulan Ramadhan.

Daerah di Jakarta Selatan yang banyak dijumpai manusia gerobak yakni di Manggarai, Polim dan Fatmawati. Menurut beberapa sumber jumlah mereka bisa mencapai ribuan. Manusia gerobak yang masuk Jakarta, kebanyakan berasal dari daerah Jabodetabek. Biasanya manusia gerobak seringnya bergerak pada malam hari. Jakarta Selatan menempati posisi kedua tertinggi dengan 11 titik rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ketua Bidang Sosial PKS Jaksel, Ibu Erniwati, S.Sos mengatakan bahwa melakukan razia kepada manusia gerobak dan menggaruknya ke panti sosial tidaklah akan menyelesaikan masalah. Hal yang sama juga dengan memulangkan mereka ke daerah asal.

Sehingga, menurut Ibu Erniwati, perlu ada solusi yang menyentuh ke persoalan pokoknya. Ia menilai, banyaknya manusia gerobak di DKI ini, lantaran di daerah mereka tak memiliki lapangan kerja yang cukup. Karenanya, Ibu Erniwati mengatakan, perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah mereka berasal untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka, tentunya dengan upah yang cukup manusiawi.

Sebenarnya kalau manusia gerobak yang asli itu keberadaanya membantu dalam hal kebersihan, karena mereka mencari sampah – sampah yang bisa di daur ulang. Dimana sebuah kota dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, maka potensi bisnis daur-ulang sampah sangat besar. Rata-rata pendapatan mereka per hari Rp25-30 ribu. “Tingkat konsumsi warga DKI yang tinggi akan menghasilkan banyak sampah seperti botol plastik, kertas, kardus, hingga logam. Hal ini akan mengundang munculnya fenomena manusia gerobak,” kata Ketua Bidang Sosail, Erniwati.

Erniwati mengatakan, manusia gerobak yang asli yang berprofesi sebagai pemulung, harusnya tidak dikelompokan dalam tunawisma, sebab mereka mempunyai kemauan memiliki rumah sebagai upaya mendukung pekerjaan. Pekerjaannya adalah dengan mengumpulkan barang-barang bekas.
“Mereka adalah saudara kita, mereka berjuang demi mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan ekonomi rumah tangganya dengan berbekal keterampilan mengumpulkan barang-barang bekas,” ujar Erniwati.

Untuk membedakan ‘manusia gerobak pemulung’ dengan manusia gerobak yang pengemis yang terindikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), ini bisa dilihat dari isi gerobaknya. Kalau isi gerobaknya berupa barang-barang bekas, mereka masuk dalam kategori pemulung.

Erniwati mengatakan, harus ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja dan pembina bagi para manusia gerobak di Jakarta. Sudin Sosial DKI maupun Kementerian Sosial tidak akan bisa sendirian mengatasi persoalan manusia gerobak, dibutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terkait.

11/06/2017

Jakarta

Hidayat Nur Wahid Lebih Memilih Generasi Muda Untuk Maju di Pilkada DKI

by admin 06/03/2016

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada DKI.Wakil Ketua MPR itu sempat diusung PKS sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2012. “Saya jelas dari awal menyempainkan saya tidak akan maju di Pilgub DKI sekali pun dalam survei internal saya sangat tinggi,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Hidayat lebih memilih generasi muda PKS untuk maju dalam pertarungan Pilkada DKI. Sejumlah nama pun telah masuk dalam radar PKS untuk diusung dalam Pilkada DKI 2017. Nama-nama eksternal yang berpeluang antara lain Sandiaga Uno, Adhyaksa Dault, dan Yusril Ihza Mahendra.

Sedangkan kader PKS yang berpeluang maju di Pilkada yakni Anis Matta, Muhammad Idrus, dan Triwisaksana. “Sekalipun kami dengan beliau berharap fokus di DPRD, PakNurmahmudi Ismail mantan Wali Kota Depok juga masuk dalam radar ini,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

PKS sedang melakukan proses penjaringan calon Gubernur DKI Jakarta selama bulan Maret. Sedangkan awal April, PKS akan memutuskan nama yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta. “Ini proses sedang berjalan kalau kita sudah murujuk pada terdahulu bagaimana Pak Jokowi-Ahok menang itu kan posisinya persis sama kayak sekarang,” tuturnya.

Mengenai survei nama-nama calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat mengingat saat Pilkada 2012. Dimana posisi Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli survei sebesar 63 persen, sedangkan Jokowi-Ahok hanya 43 persen. “Tapi ternyata itu belum menjelaskan semua, dulu kalau ukuran survei Pak Jokowi-Ahok gak mungkin menang, yang menang Pak Fauzi Bowo, ternyata yang menang Jokowi-Ahok. Ini proses yang masih akan terus berjalan,” ungkapnya.

Sumber : Tribunnews/3 Maret 2016/Ferdinand Waskita & Adi Suhendi

06/03/2016

Jakarta

Menyikapi Merebaknya Fenomena LGBT

by admin 18/02/2016

by Triwisaksana (@triwisaksana)

Sejak Pemerintah Amerika Serikat (AS) melegalkan pernikahan sejenis di seluruh negara bagian melalui keputusan Mahkamah Agung nya pada Juni 2015 lalu, isu tentang pernikahan sejenis dan fenomena Lesbian-Gay-Biseksual dan Transgneder (LGBT) menjadi kontraversi yang semakin kuat, termasuk di Indonesia. Tidak kurang, sebagian kalangan menghendaki agar Indonesia juga melegalkan pernikahan sejenis dan membela keberadaan LGBT ini. Padahal negeri yang sarat dengan nilai-nilai religi ini jelas menolak pernikahan sejenis, begitu juga semua agama yang disahkan di Indonesia juga menolak pernikahan sejenis dan melarang LGBT. Kontraversi makin menyeruak ketika sebuah komunitas yang menamakan diri Support Group and Resource Center On Sexuality Studies (SGRC) menggunakan simbol Universitas Indonesia, menyediakan jasa konsultasi dan teman bicara untuk pengikut LGBT.

Para pembela LGBT beralasan bahwa LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia karena LGBT maupun pernikahan sejenis adalah urusan privat yang tidak perlu dicampuri oleh negara dan agama. Para pendukung LGBT merayakan keputusan Mahkamah Agung AS ini sebagai hari kemenangan mereka. Padahal keputusan ini memunculkan dissenting opinion dari beberapa hakim. Hakim Antonin Scalia, dalam dissenting opinion-nya, menilai keputusan ini adalah kudeta yudisial dan ancaman bagi demokrasi Amerika. Hakim Roberts menilai akan terjadi perubahan sosial dramatis yang sulit diterima akibat legalisasi ini.

Mengapa menjadi LGBT?

Tidak ada kesepakatan pasti yang diyakini peneliti dalam menentukan penyebab orang menjadi LGBT. Peneliti umumnya percaya bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dari kombinasi berbagai faktor, antara lain lingkungan, budaya, emosional, hormonal, dan biologis. Maka tiap orang pasti dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda. Dari penelitian terbaru di Northwestern University menyatakan ada faktor genetis yang berperan dalam homoseksual, namun sangat kecil. Faktor lain seperti pengaruh lingkungan dan aspek sosial justru berperan lebih besar.

Mengutip pendapat psikolog keluarga Ibu Elly Risman, banyak faktor yang membuat sesorang menjadi LGBT, diantaranya adalah faktor lingkungan dimana ia tinggal yang menganggap LGBT sebagai hal yang biasa. Tidak ada nilai-nilai moral atau agama yang membekali pengetahuannya sehingga ia memiliki wawasan yang tidak lurus mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi tayangan televisi juga seringkali memunculkan sosok banci. Faktor lain juga misalnya pengalaman seks dini yang dipicu karena dia menyaksikan gambar-gambar porno dari televisi, VCD, komik atau koran yang ada di sekitarnya, pengalaman buruk dengan pengasuhan keluarga seperti memiliki ibu yang dominan sehingga anak tidak memperoleh gambaran seorang tokoh laki-laki, atau sebaliknya ayah yang kasar atau malah penderita LGBT juga.

Faktor-faktor ini akan semakin memburuk ketika memasuki usia remaja atau dewasa dia bergabung atau bergaul di dunia nyata maupun maya dengan penganut LGBT atau yang mendukung LGBT. Ditambah lagi jika dia tidak memiliki daya imunitas diri yang berasal dari pemahaman dan penghayatan ajaran agama dan nilai-silai sosial dan berada dalam situasi yang membuatnya dipaksa masuk ke dalam lingkaran LGBT.

Bahkan tidak sedikit orang yang semula heteroseksual juga terjerumus menjadi LGBT ketika berada dalam pergaulan dan lingkungan yang salah. Ditambah dengan masalah yang muncul didalam keluarga/rumah tangganya, maka LGBT seringkali menjadi tempat pelarian. Dia menjadi LGBT atau menjalankan dua peran sekaligus. Maka korbannya bukan hanya dirinya, tapi juga pasangannya atau bahkan anak-anaknya.

Menurut estimasi Kementrian Kesehatan, terjadi peningkatan jumlah Gay di Indonesia. Tahun 2009 terdata 800ribu Gay, kemudian pada thaun 2012 dinyatakan terdapat 1.095.970 Gay. Sementara itu, Lembaga PBB, memprediksi jumlah LGBT sekitar 3 juta jiwa pada 2011. Data-data tersebut hendaknya terus diperbaharui untuk mengetahui potret pertumbuhan LGBT di Indonesia dan dunia yang mengancam masa depan anak bangsa. Pada dasarnya, banyak pengikut atau mungkin lebih tepat penderita LGBT ingin kembali kepada kehidupan sebagai manusia normal. Oleh karena itu pemerintah termasuk pemerintah daerah perlu menyediakan sarana-sarana yang menjadi tempat bagi para penderita LGBT ini untuk berkonsultasi dan mendapat bimbingan untuk bisa kembali normal. Pemerintah bisa bekerjasama dengan LSM, ormas dan pihak-pihak lain yang juga memiliki perhatian untuk menolong para penderita LGBT ini untuk kembali pada kehidupan normal. Penderita LGBT membutuhkan dukungan semua pihak dalam proses penyadarannya dan penyembuhannya. Merekrut penderita LGBT yang sudah sembuh dan bartaubat untuk menjadi agen penyembuh dan konseling, bisa menjadi alternatif untuk mengajak mereka yang LGBT untuk kembali ke kehidupan normal.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pencegahan Penyebaran

Pemerintah dan semua elemen masyarakat harus berupaya secara serius mengatasi persoalan LGBT, baik penanganan penyembuhannya maupun pencegahan penyebarannya. Kita semua harus bergandengan tangan untuk meluruskan dan mengarahkan kembali orientasi seksual yang benar menurut fitrah dan agama bagi para pelaku LGBT. Aksi pencegahan bertambahnya pelaku LGBT juga harus dilakukan oleh semua pihak, sehingga penanganan masalah LGBT bisa segera diatasi secara komprehensif dengan pendekatan humanis. Pada tataran regulasi, Pemerintah harus konsisten untuk menolak legalisasi pernikahan sejenis karena tidak satu agamapun di Indonesia yang bisa menerima. Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan anak juga harus mulai memasukan konten perlindungan anak terhadap berbagai sarana yang merusak termasuk LGBT melalui berbagai media. Peraturan tentang penyiaran perlu diperkuat untuk mencegah penyebaran paham LGBT dalam berbagai bentuk maupun materi acara, termasuk melalui pengisi acaranya.

Pada level daerah, Lembaga seperti Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Badan Pemberdayaan Perempuan perlu lebih diberdayakan dan terlibat aktif dalam memberikan bimbingan kepada para LGBT ini untuk mengembalikan dirinya pada kehidupan normal. KPAD inilah yang paling berpeluang untuk berinteraksi dengan kalangan LGBT melalui program-program penyuluhan dan konseling yang diberikan, sambil secara bertahap melakukan proses penyadaran. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu lebih aktif dalam memberikan pendidikan tentang LGBT dan perlindungan terhadap anak terhadap potensi penularan prilaku LGBT.

Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jakarta juga harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap materi penyiaran di TV dan Radio yang mengandung unsur penyebaran LGBT. Apalagi pengawasan untuk TV Swasta Nasional sekarang aa di tangan KPID Jakarta untuk siaran sampai jam 21. Sehingga peran KPIS mnenjadi sangat strategis dalam mengawasi materi siaran mengingat penyebaran LGBT khususnya kepada anak-anak dan keluarga juga sangat strategis melalui media TV. Hal yang sama juga untuk media radio melalui materi acara maupun gaya bahasa penyiar. KPID juga perlu lebih banyak memberikan literasi media kepada masyarakat khususnya kepada guru, tokoh agama, pemuda, Ormas dan sebagainya tentang bahaya LGBT melalui siaran TV dan radio serta bentuk-bentuknya. Sehingga semakin banyak orang yang paham bahaya LGBT dan berbagai sarana penyebarannya yang hadir dihadapan keluarga, serta melakukan upaya-upaya pencegahan

Kompasiana/16 Februari 2016/Triwisaksana

18/02/2016

Jakarta

Triwisaksana : Peredaran Miras di Jakarta Harus Bisa Dibatasi Layaknya Peredaran Rokok

by admin 02/02/2016

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, meminta jaminan perlindungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait bebasnya penjualan minuman beralkohol di bawah lima persen di minimarket Ibu Kota. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, secara pribadi dirinya melarang adanya pembebasan peredaraan miras di Ibu Kota. Menurutnya, mudahnya akses mendapatkan minuman jenis bir tersebut akan membuat efek negatif bagi warga terutama di kalangan pelajar.

“Pemprov DKI tidak bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan akses dari minuman beralkohol itu berapa pun persentasenya terhadap warga dan lingkungan setempat terutama bagi pelajar, anak-anak dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, tidak semestinya Pemprov DKI mengizinkan peredaran minuman keras itu di minimarket,” ujar pria yang akrab disapa Sani ini di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Selanjutnya, Sani berharap peredaran miras dapat dibatasi layaknya peredaran rokok yang tidak boleh diperjual belikan kepada para anak-anak di bawah umur. “Karena rokok saja yang tingkatnya ada di bawah minuman keras itu sudah sangat dibatasi kenapa minuman keras itu diedarkan di mini market kan sudah ada tempat-tempat yang dilegalkan oleh pemerintah. Yakni, di hotel bintang lima, klub malam dan seterusnya, jangan di mini market lah,” tukasnya.

Sumber : OkeZone

02/02/2016

Jakarta

PKS Masih Sedang Menjaring Calon Gubernur DKI Jakarta Yang Potensial

by admin 02/02/2016

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku sedang melakukan penjaringan calon pasangan Gubernur DKI Jakarta di pilkada serentak 2017. PKS, kata Jazuli, menjaring calon orang nomor satu di DKI Jakarta baik dari internal maupun eksternal. “PKS masih menjaring calon Gubernur DKI Jakarta yang potensial baik dari internal maupun eksternal,” ujar Jazuli saat dihubungi, Jakarta (1//2).

Kriteria utama calon yang diusung PKS adalah sesuai dengan platform dan visi-misi PKS. Visi PKS, katanya adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Sementara misi PKS adalah mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi; berupaya mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat; serta menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. “Visi-misi tersebut menjadi kriteria utama menjaring calon kepala daerah,” tandas dia.

Sementara Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan bahwa pihak sudah menyerahkan nama-nama calon pasangan Gubernur DKI Jakarta ke Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS untuk menentukan siapa yang layak jadi Gubernur DKI Jakarta.

“Ketetapan nama dan berkoalisi dengan siapa, yang menetukan DPTP PKS. Di DPTP ini terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), ada Dewan Syariah Pusat (DSP), Majelis Pertimbangan Pusat, dan Majelis Syuro. Jadi, yang memutusknan itu, musyawarah di antara lembaga ini di tingkat pusat,” ungkap Syakir.

Pada bulan November 2015, lanjut Syakir, PKS sudah melakukan penjaringan secara internal di mana para kader PKS diminta memilih calon-calon baik diusung oleh internal maupun eksternal partai. Selanjutnya, pada tanggal 24 dan 25 Desember, PKS bekerja sama dengan lembaga survey melakukan survey kandidat gubernur DKI Jakarta.

“Kita juga berkoordinasi dengan meminta masukan dari fraksi PKS di DPRD dan DPR RI. Setelah itu, kita melakukan kajian. Hasil-hasilnya, kita sampai ke DPTP. Selanjutnya, DPTP menggodok nama-nama yang kami ajukan dan melakukan silahturahim dengan pimpinan parpol di tingkat pusat untuk pengambilan keputusan termasuk koalisi parpol,” jelas dia.

Sumber : BeritaSatu

02/02/2016

Jakarta

Bung Syakir : Keputusan Akhir Siapa Cagub DKI Dukungan PKS Adalah Kewenangan DPTP

by admin 28/01/2016

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menegaskan bahwa peluang koalisi antara PKS dengan Partai Gerindra di Pilkada DKI 2017, cukup besar. Pasalnya, Syakir meyakini antara PKS dan Partai Gerindra masih berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP), baik di tingkat pusat maupun di daerah.

“Kemungkinan koalisinya cukup besar. Apalagi kan PKS dan Gerindra berada dalam satu perahu di Koalisi Merah Putih (KMP),” jelas Syakir saat ditemui di deklarasi nama-nama Bakal Calon Gubernur (bacagub) Partai Gerindra, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (27/1). Syakir menilai komunikasi intensif yang dibangun di tingkat pusat oleh Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menginspirasi juga untuk dilakukan di DKI Jakarta.

“Kalau di tingkat wilayah, semalam (selasa, 26/7) kami sudah komunikasi dan bersilaturahim dengan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ke depannya,” jelas Syakir. Diketahui, hingga saat ini, telah beredar beberapa nama yang akan diusung PKS, seperti Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Selamat Nurdin, dan Triwisaksana. Namun demikian, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) untuk menentukannya.

Sumber : PKS-Jakarta

28/01/2016

Jakarta

Bung Syakir : Kami Ingin Menjalin Silaturahim Ke Banyak Partai Politik dan Ormas

by admin 28/01/2016

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta melakukan silaturahim politik dengan Partai Gerindra DKI Jakarta jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 di Matraman, Jakarta, Selasa (26/1) malam.

Partai Gerindra DKI Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah, melalui Ketua Umumnya Mohamad Taufik mengatakan, Gerindra menyambut baik silaturahim PKS ini, “Mudah-mudahan pertemuan perdana ini dapat berlanjut dan bukan yang terakhir. Rencananya pekan depan kami akan mengundang KMP Jakarta dalam rangka penguatan jelang Pilkada DKI 2017,” jelas pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Ketua DPW PKS Jakarta Syakir Purnomo mengatakan hal senada. Setelah memperkenalkan satu-persatu pengurus lainnya, dirinya menuturkan, kedepan PKS akan bersilaturahim dengan partai politik dan organisasi massa lainnya. “Kami ingin silaturahim ini terus berlanjut, untuk membangun Jakarta yang lebih baik lagi. Kami juga akan bersilaturahim ke partai politik dan ormas lainnya, terlebih dalam menghadapi Pilkada serentak 2017,” kata Syakir.

Hadir dari Partai Gerindra DKI Jakarta Sekretaris Umum Husni Thamrin, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ahmad Sanusi, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Iman Satria dan Syarif, serta sejumlah jajaran pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta lainnya.

Sementara dari PKS DKI Jakarta hadir sejumlah pimpinan diantaranya Wakil Ketua Umum Khoirudin, Sekretaris Umum Agung Yulianto, Ketua Bidang Kaderisasi Abdul Azis Abdul Rouf, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada Agung Setiarso, Ketua Bidang Polhukam Fauzi dan Kabid Humas Zakaria. Pimpinan PKS DKI Jakarta lainnya yang hadir antara lain, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Abdurrahman Suhaimi dan Sekretaris DSW Nasrullah, yang keduanya juga anggota DPRD DKI Jakarta.

Sumber : PKS-Jakarta

28/01/2016

Jakarta

Triwisaksana Mengecam Bullying dan Pungli Dalam Bus Khusus PNS DKI Jakarta

by admin 26/01/2016

Bus antar jemput PNS DKI tengah disorot lantaran disebut-sebut menjadi tempat tindak perundungan (bullying), pungutan liar (pungli) dan menjadi alasan PNS pulang lebih awal. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyayangkan tindakan bullying dan pungli yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya dalam bus milik Pemprov tersebut.

“Apapun keadaannya, bullying dan pungli tidak bisa dibenarkan. Sebaiknya diatur dengan lebih tertib oleh Pemprov,” ujar pria yang akrab disapa bang Sani ini saat dihubungi detikcom, Selasa (26/1/2016). Bang Sani meminta kepada jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI untuk mengkaji ulang terhadap pengelolaan bus antar jemput PNS itu. Dia juga mengingatkan kepada para PNS DKI yang berpangkat Eselon IV dan III agar tidak menggunakan fasilitas bus Pemprov.

“Yang sudah dapat uang transport bisa gunanakan transportasi lainnya. Bus pegawai diutamakan untuk pegawai dengan golongan rendah saja,” terangnya. “Saya kira BPKAD perlu cari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, sebaiknya Pemprov terbitkan aturan terkait bus antar jemput ini,” tutup politikus PKS ini.

Sebelumnya, Ahok menerima laporan dari mata-mata yang ia sebar di atas bus jemputan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Ahok geram saat dilaporkan ada temuan bullying dan pungli di bus gratis itu. Di dalam bus itu, kata Ahok, ada semacam geng yang membatasi PNS muda. PNS muda bisa naik asalkan membayar uang. Iuran itu sebesar Rp 75 ribu hingga Rp 100 ribu. “Ini kan brengseknya luar biasa,” kata Ahok murka.

Padahal, sopir bus tersebut sudah dapat gaji tersendiri. Namun pungutan alias iuran tetap ada. Ditambah lagi, waktu jemput bus acapkali menjadi alasan PNS pulang lebih awal. Ada pula pejabat eselon III dan IV yang ikut menggunakan fasilitas bus itu, padahal gaji di DKI sudah gede. Ahok kini ingin agar TransJakarta mengambil alih operasi bus antar jemput PNS itu, sehingga bus itu tak menjadi eksklusif untuk PNS. Dia juga ingin bus antar jemput PNS bertuliskan ‘Enjoy Jakarta’ itu bisa terus beroperasi di siang hari agar pegawai sepanjang jalur Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin bisa memanfaatkan bus itu sekadar untuk keluar makan siang atau rapat ke luar kantor. Sehingga kemacetan karena pemakaian kendaraan pribadi akan lebih bisa diminimalisasi.

Sumber : Detik

26/01/2016

Jakarta

Triwisaksana : Prioritaskan Dulu Rusun Untuk Warga Bantaran Kali, Bukan Untuk Eks Gafatar

by admin 26/01/2016

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Bahkan, Pemprov akan menyediakan rumah susun (rusun) bagi eks anggota Gafatar asal DKI yang tidak memiliki rumah. Namun, rencana itu tidak disetujui oleh Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. Pria yang akrab disapa Sani itu tidak setuju karena rusun seharusnya diutamakan bagi warga DKI yang tidak mampu. “Pemda DKI prioritaskan rusun untuk warga tidak mampu saja. Yang tinggal di bantaran kali,” kata ‎Sani kepada JPNN.com, Selasa (26/1).

Hal senada disampaikan oleh‎ Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik. Ia mengaku, tidak setuju apabila rusun disediakan bagi anggota eks Gafatar. “‎Yang miskin yang mesti dikasih rusun. Rusun kan bukan buat Gafatar,” ungkap Taufik.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI bersedia memberikan rusun untuk eks anggota Gafa‎tar asal DKI yang tidak memiliki rumah. Namun, Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, eks anggota Gafatar ‎tidak akan ditempatkan secara bersama-sama di satu rusun. Meski akan memberikan bantuan berupa penempatan di rusun, Ahok lebih mengutamakan pengembalian eks anggota Gafatar kepada keluarga masing-masing. ‎Pemprov juga akan membantu eks anggota Gafatar yang kehilangan kartu tanda penduduk.

Sumber : JPNN

26/01/2016

Jakarta

Triwisaksana Menyarankan Ketua RT dan RW Diberikan Pelatihan Kewaspadaan Dini

by admin 20/01/2016

Lurah diminta pro aktif memberi pelatihan kepada RT RW agar peduli pada lingkungan sekitar. Kasus penganiayaan polisi di Kampung Berlan menujukkan tingkat kepedulian warga sangat rendah.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyarankan ketua RT, RW diberikan pelatihan kewaspadaan dini. Pelatihan ini akan membiasakan mereka untuk cepat tanggap jika ada hal mencurigakan di wilayahnya. “Pemda DKI melalui Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) perlu memberikan pelatihan kewaspadaan dini. Ketua RT/RW perlu lebih antisipatif dan cepat tanggap,” kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/1/2016). Sani mengatakan, meski diberi pelatihan, peran Ketua RT/RW tidak akan tumpang tindih dengan tugas satpam. Sebab, satpam memiliki manajemen tersendiri dan dibayar oleh warga. “Kalau hansip sesuai kebutuhan masyarakat sekitar saja, karena itu kan swadaya. Jangan sampai memberatkan warga,” ujarnya.

Seperti diketahui polisi dikeroyok sejumlah warga saat menggerebek pengedar narkoba di Kebon Manggis, Kampung Berlan, Jakarta Timur pada Senin 18 Januari 2016. Kejadian bermula ketika enam orang anggota Polsek Senen dan dua orang intel menggerebek rumah Y dan N di RT 12, RW 04 Kelurahan Kebon Manggis, Berlan, Jakarta Timur sekitar pukul 16.00 WIB. Rumah itu diketahui di samping Kompleks Denzipur, pinggir Kali Ciliwung. Kemudian didapati tiga orang yang diduga pelaku bandar narkoba. Satu di antara tiga pelaku berteriak minta tolong. Teriakan ini mengundang 15 orang warga yang tak jauh dari lokasi. Mereka datang membawa senjata tajam dan mengeroyok Kepala Unit Satres Narkoba Polsek Senen Iptu Prabowo yang memimpin operasi dan membacoknya. Seorang petugas bernama Bripka Taufik dan petugas intel bernama Sibe menyelamatkan diri menyebur ke Kali Ciliwung. Nahas, Taufik tewas dan mayatnya ditemukan pemulung mengambang di Banjir Kanal Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Sumber : MetroTV

20/01/2016

Newer Posts

Older Posts