Category:

Nasional

Reses, HNW Tanam Pohon Kemang di Pondok Pesantren Takhassus Daarul Qur’an

by admin 08/11/2017

Banyak wilayah di ibukota memakai nama tumbuhan. Hal itu menunjukkan beragamnya kekayaan hayati Jakarta di masa lampau. Sayangnya, saat ini banyak daerah tersebut tidak lagi memiliki tumbuhan khas sesuai nama daerah tersebut.

“Karena itu, hari ini kita menanam pohon Kemang di sini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi Pemda DKI untuk melakukan hal serupa di wilayah lain. Sebut saja Kampung Duku, Kampung Rambutan, Menteng, Srengseng dan lain-lain,” demikian diungkapkan anggota DPR RI dari Dapil 2 DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid (HNW) di Pondok Pesantren Takhassus Daarul Qur’an, Kemang, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).

Dalam rangka reses, HNW menanam sebatang bibit pohon Kemang di halaman pondok tersebut. Sebatang lagi ditanam oleh pimpinan Pondok, KH Rahmani. Lurah Bangka, Sulistio Cahyono menyambut baik aksi HNW menanam pohon langka tersebut. Bahkan Sulistio berjanji menugasi PPSU di wilayahnya untuk turut merawat bibit Kemang yang ditanam HNW. “Mereka akan rutin merawat sampai pohon Kemang ini tumbuh besar,” janjinya.

Sumber : TribunNews/ 4 November 2017

08/11/2017

Nasional

HNW : Faktanya Sekarang Banyak PHK dan Daya Beli Menurun

by admin 14/10/2017

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga daya beli yang rendah adalah fakta yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hidayat menyikapi hasil survei Indikator Politik Indonesia bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih mendapat rapor merah, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan mencari kerja.

“Terlepas dari survei, memang itu lah yang kami dapatkan. Bahwa kami mendapatkan fakta tentang terjadinya PHK di banyak tempat, daya beli yang sangat menurun, begitu banyak tempat ritel maupun toko-toko yang kemudian tutup,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Ia kemudian mencontohkan adanya beberapa rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang sudah berbulan-bulan bahkan setahun tak kunjung dibeli maupun disewakan. Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yang sempat diperebutkan untuk dibeli maupun disewakan. “Itu salah satu indikator yang sangat konkret,” tuturnya.

Hidayat menilai, kondisi ini tak berkaitan dengan tahun politik. Bahkan, persoalan kesulitan kerja dan rendahnya daya beli masyarakat jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan politik. Sebab, kondisi tersebut merupakan keresahan nyata yang dialami masyarakat. “Kondisi yang menurut saya jangan dipolitisasi ini digoreng karena ini kepentingan politik. Karena ini adalah fakta yang dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi. Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu. Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang. Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

Sumber : Kompas/ 13 Oktober 2017/Nabilla Tashandra & Sandro Gatra

14/10/2017

Nasional

Rumpun Masyarakat Betawi Undang Hidayat Nur Wahid Pada Milad Ke-8

by admin 13/10/2017

Dewan Pimpinan Pusat Rumpun Masyarakat Betawi (DPP RMB) mengundang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid, pada acara milad ke-8 RMB yang digelar besok, di Condet, Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2017.

Undangan itu disampaikan Ketua Umum DPP RMB Nur Ali bersama rombongan delegasi DPP RMB, dalam pertemuan dengan Hidayat, di Ruang Kerja Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.

Menurut Nur Ali, perayaan milad organisasi kemasyarakatan (ormas) RMB yang ke-8 akan diisi berbagai pagelaran budaya Betawi dan daerah lain, untuk membangkitkan semangat nasionalisme serta persatuan anak negeri.

“Kita akan adakan gelaran tari-tarian daerah, silat, musik, serta macam-macam kuliner khas Betawi, seperti bir pletok. Juga santunan pada anak yatim, pemberian penghargaan kepada pendiri ormas. Acara ini dibuat khusus sekaligus ingin menyosialisasikan budaya Betawi sebagai salah satu kekayaan nasional. Ditambah untuk diketahui generasi muda Betawi agar tidak lupa akan jati dirinya, terutama sukunya. Insya Allah Wakil Gubernur Jakarta terpilih Sandiaga Uno akan hadir,” katanya dengan logat Betawi kental.

Dalam kesempatan itu, Nur Ali juga menyinggung soal rasa bersyukur masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya, atas terpilihnya Gubernur DKI Jakarta baru yang sebentar lagi akan dilantik.

Hidayat menghargai undangan yang disampaikan DPP RMB. “Saya sangat apresiasi dan berharap acara akan sukses serta bermanfaat untuk semua,” ujarnya.

Berbicara soal Gubernur DKI Jakarta, Hidayat berharap disikapi dengan biasa-biasa saja. Pihak yang menang jangan mencela yang kalah dan pihak yang kalah harus legawa. Sebab Pilkada DKI Jakarta bukan satu-satunya pilkada, masih banyak pilkada lain, selain di DKI Jakarta. Yang patut disyukuri adalah pilkada tersebut tidak menimbulkan kejadian-kejadian anarkis serta konflik-konflik tajam seperti yang selama ini dikhawatirkan.

“Jadi, kalah menang adalah hal biasa. Dalam kompetisi pasti ada yang kalah dan menang, yang penting kemenangan dan kekalahan itu harus disikapi dengan bijak. Pilkada sudah selesai dan sudah terpilih gubernur serta wakil gubernur baru, kita tinggal mendukung program kerja mereka untuk membangun daerah semoga lebih baik dari gubernur sebelumnya, dengan catatan selain didukung harus dikawal dan diingatkan,” tuturnya.

Sumber : Tempo/13 Oktober 2017/tempo

13/10/2017

Nasional

HNW Nilai Pencabutan Moratorium Reklamasi Tak Tuntas Secara Hukum

by admin 13/10/2017

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah harusnya tidak mencabut moratorium reklamasi teluk Jakarta. Pencabutan moratorium harusnya dilakukan setelah berbagai aspek hukum seperti Perda Reklamasi dikeluarkan Pemprov DKI.

“Secara prinsip sebenarnya masalah ini harus didulukan dari sisi hukumnya ya, karena beragam peraturan perundanganya juga belum selesai dibuat, bahkan baru akan diajukan ke DPRD. Bagaimana mungkin kemudian sebuah produk hukum bisa satu kebijakan, bisa dilakukan tanpa backup produk hukum yang memadai,” ujar Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Hidayat mengatakan reklamasi teluk Jakarta harusnya tak dilanjutkan karena bermasalah di institusi hukum. Kebijakan seperti ini ditakutkan akan menjadi kebiasaan di provinsi lainnya.

“Karena itu akan dikhawatirkan menjadi trend provinsi yang lain akan melakukan hal sejenis, membuat kebijakan atau langkah reklamasi tanpa harus mengidahkan aturan hukum baru. Kemudian berikutnya akan dipenuhi ketentuan hukumnya,” jelas Hidayat.

Ia juga meminta Anies-Sandi untuk tetap istiqomah dan konsisten dengan sikapnya menolak reklamasi. Karena hal tersebut sudah dilontarkan ke hadapan masyarakat DKI saat kampanye.

“Kalau menurut saya Anies-Sandi penting untuk tetap istiqomah, konsisten dengan sikap dasarnya yaitu menolak reklamasi. Itu prinsip yang saya kira harus tetap menjadi pegangan Pak Anies dan Pak Sandi karena itu yang sudah disampaikan pada publik,” katanya.

Dia berharap Anies-Sandi tetap konsisten menolak reklamasi teluk Jakarta sesuai dengan kebijakan hukum yang nantinya dibuat. “Dan itu juga yang menjadi harapan publik dan masyarakat nelayan,” imbuhnya.

Sumber : DetikCom/12 Oktober 2017/Hary Lukita Wardani

13/10/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid: Tokoh Muslim Berperan dalam Menjaga Keutuhan NKRI

by admin 09/10/2017

Dengan tema kebhinnekaan, keyakinan dan beragama, disertai dengan peristiwa sejarah menjadi salah satu bahan sosialisasi yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat memberikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan 1.600 peserta yang hadir pada acara “Apel Kebangsaan, Milad 52 Tahun KOKAM Pemuda Muhammadiyah dan Diksuspimwil” Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut berlangsung di Alun-alun Deli Serdang, Jum’at (6/10).

Ikut hadir pada acara tersebut anggota MPR RI Ansory Siregar (Fraksi PKS) Ahmad Hanafi Rais (Fraksi PAN), Tengku Erry Nuradi (Gubernur Sumatera Utara), Bakhtiar Ahmad Sibarani (Bupati Tapanuli Tengah), Zainuddin Mars (Wakil Bupati Deli Serdang) dan Dahnil Anzar Simanjuntak, SE., ME.(Ketua Umum Pempinan Pusat Pemuda Muhammadiyah).

Dihadapan Pemuda yang tergabung dalam pasukan KOKAM (Komando Kesiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) Kota Deli Serdang, Hidayat Nur Wahid memuji peran dan kontribusi Pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia Mohammad Natsir dalam menjaga keutuhan NKRI. Natsir, adalah sosok pahlawan yang sangat penting dalam menjaga tetap utuh dan tegaknya NKRI, ujar Hidayat.

Natsir dengan berani menyampaikan Mosi Integral di hadapan Sidang Paripurna DPR RIS 3 April 1950, Mosi ini menghendaki Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Mosi itu didukung oleh para politisi dan Mohammad Hatta. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan NKRI, setelah Januari 1946 hingga April 1950 berbentuk RIS.

“Itulah jejak-jejak perjuangan umat Islam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu tidak benar kalau Islam dan Indonesia didikotomikan. Tidak benar kalau dikatakan Islam anti NKRI,” Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid mengajak keluarga besar KOKAM Kota Deli Serdang mencontoh dan melanjutkan perjuangan Mohammad Natsir.

Hidayat juga mengungkapkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memasukkan tujuan pendidikan dalam konstitusi. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian Pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. “Dengan demikian pendidikan menyeimbangkan antara iman, takwa, ahlak mulia dengan kecerdasan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama,” jelasnya.

Dalam sejarah, Indonesia mengalami sejarah kelam terkait tragedi yang dilakukan PKI pada bulan September 1965 yakni gerakan upaya pemberontakan dengan menculik dan membunuh para Jenderal TNI dan memasukkannya di Lubang Buaya.

Diutarakan Hidayat Nur Wahid, sejarah kelam komunis yang di Indonesia diwujudkan melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat dikutuk rakyat Indonesia. Kekejaman, kebengisan dan pemberontakan PKI terhadap rakyat dan negara Indonesia dan puncaknya peristiwa G30S/PKI itu, membuat negara melakukan tindakan konkrit, melalui TNI memberangus para pemberontak komunis.

Setelah PKI berhasil digagalkan upaya pemberontakannya, pada tahun 1966 melalui Sidang MPRS di bawah kepemimpinan Jenderal A. H. Nasution, membuat satu Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Dan TAP MPRS itu masih berlaku hingga sekarang, karena pada kepempimpinan MPR RI periode 1999-2004 diberi kewenangan untuk melakukan kajian terhadap TAP-TAP MPR maupun MPRS, maka mereka membuat TAP MPR No. I Tahun 2003 di pasal 2 yang menegaskan tentang ada tiga TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan, salah staunya TAP MPRS Nomer 25 Tahun 1966.

Pada kesempatan itu, Hidayat mengajak seluruh masyarakat mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. Syukur patut diucapkan agar Allah menambah keberkahan bagi bangsa Indonesia. Syukur juga harus dilakukan karena saat ini masih ada bangsa lain di dunia yang belum mengenyam kemerdekaannya.

Sumber : GatraNews/8 Oktober 2017/Ervan Bayu & Nur Hidayat

09/10/2017

Nasional

HNW : Supaya Tragedi G30S/PKI Tak Terulang, Praktikkan hingga Perjuangkan Pancasila

by admin 28/09/2017

Pancasila dinilai harus dipahami, dipraktikkan, dan diperjuangkan agar menjadi garansi integritas bangsa. Langkah tersebut ditegaskan bisa mencegah terulangnya tragedi G30S/PKI. Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua MPR RI 2014–2019 sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.

“Pancasila (pahami, praktekkan&perjuangkan) garansi integrasi bangsa&NKRI,agar tragedi G30S PKI tak terulang lagi. FGD di FPKS dg PangTNI dll,” ungkap HNW –sapaan akrabnya– melalui akun Twitter @hnurwahid, sebagaimana dikutip Okezone, Kamis (28/9/2017).

Tak heran jika topik ini dilontarkan Hidayat Nur Wahid, sebab beberapa waktu belakangan beredar isu kebangkitan PKI, meski tidak dapat dipastikan kebenarannya. Maka itu, setiap warga negara wajib memperkuat kecintaan terhadap bangsa Indonesia guna mencegah munculnya paham-paham menyimpang.

Sumber : OkeZone/27 septemebr 2017/Hantoro

28/09/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid Minta Pengedar Obat PCC Dihukum Berat

by admin 24/09/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta agar pengedar obat Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol (PCC) dihukum seberat-beratnya. Peredaran PCC dianggap seperti teror kemanusiaan dan masa depan anak bangsa.

“Jadi menurut saya, ini tentang pil PCC layak untuk dikutuk, kalau betul sudah ditangkap agar dia dihukum yang sekeras-kerasnya, karena dia melakukan teror kemanusiaan dan masa depan bagi anak remaja kita,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Kata dia, Indonesia sedang darurat narkoba. “Dan sekarang sudah ada obat mematikan,” ujar Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurut dia, peredaran obat PCC itu tidak hanya di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. “Tapi di beberapa tempat menyebar.”

Di samping itu, dia menilai kasus peredaran obat PCC itu menjadi tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) atau pemerintah untuk betul-betul menyelamatkan generasi muda dari kejahatan ini.

Sumber : SindoNews/15 September 2017/Rico Afredo Simanjuntak

24/09/2017

Nasional

HNW: Hijrah Menuju Peradaban Yang Lebih Baik

by admin 22/09/2017

Alumni Pesantren Gontor yang menempuh studi di Madinah selama 13 tahun ini mengambil topik mengenai momen hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang kini diperingati sebagai Tahun Baru Islam, yang menjadi penentu bagi umat Islam Indonesia untuk memiliki rujukan dalam perjalanan dan perjuangan Islam.

Dia juga mengemukakan, bagaimana dalam peristiwa itu kita mempelajari tentang sejarah atau filosofis kehidupan perjuangan Rasulullah yang membawa perubahan luar biasa dan menjadi tonggak pencatatan, sejarah, kegiatan. Yakni, hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah sebagai penanggalan tahun baru Islam.

HNW sapaan akrab politisi senior PKS ini bercerita ketika Presiden Joko Widodo akan menetapkan hari Santri Nasional. Akhirnya‎ Hari Santri Nasional ditetapkan pada 22 Oktober, bukan pada tanggal 1 Muharam.‎

“Saya mengusulkan sebaiknya diambil dari hari ketika santri memiliki peran luar biasa yakni ketika KH. Hasyim Ashari mengumumkan fatwa atau resolusi jihad menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng sekutu dengan menyerang Surabaya dan akan menguasai kembali dari sana,” paparnya.

Saat itu ada tiga fatwa jihad, yakni mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedua, siapapun yang meninggal dalam mempertahankan kemerdekaan maka mati sahid dan jihad fisabilillah. Dan, siapapun yang membela Belanda akan dihukum mati. Bung Tomo yang merobek bendera Belanda, menjadi sosok yang tampil sebagai tokoh pejuang.

HNW mengatakan, di saat Indonesia sudah selesai dengan kemerdekaan, tapi kemudian diserang oleh beberapa pemberontakan termasuk oleh komunis yang pada 1948 membentuk Republik Indonesia Soviet. Dan dicabik-cabik oleh pemberontakan PKI yang menjadi korbannya dari kalangan kiai dan pesantren.

Menurutnya, yang mengembalikan NKRI, dari pecah-belah dan tercabik-cabiknya Indonesia adalah Muhammad Natsir dari partai umat Islam fraksi Masyumi pada 17 Agustus 1950. “Bung Karno memproklamasikan NKRI, ” kata HNW.

“Dengan semangat hijrah maka kita hijrah dan meyakini keteladanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Nabi membawa keteladanan kepada kita, dengan hijrah yang dilakukan menuju peradaban lebih baik,” tambahnya.

Kata HNW, bercermin dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad, umat Islam bisa keluar dari semua masalah dan saling berkontribusi menyelesaikan masalah.

Ia mengajak umat Islam agar mengedepankan silaturahim. “Setelah silaturahim jangan menyerang sana-sini, hujat sana-sini. Silaturahim ini untuk melakukan kedekatan asal-usul dan menyebarkan pesan baik,” katanya.

HNW pun mengemukakan, Nabi Muhammd selalu mengingatkan agar manusia memanusiakan manusia lain, menyenangkan orang lain, tidak membuat kecewa, saling menghormati dan menyebarluaskan perdamaian.

Sumber : RMOL/22 September 2017/Bunaiya Fauzi Arubone

22/09/2017

Nasional

HNW : Tidak Ada Tempat Komunis Di Indonesia

by admin 22/09/2017

Di hadapan sekitar 300 peserta, HNW mengatakan, dialog ini merupakan kelanjutan dari kegiatan MPR bekerjasama dengan masyarakat termasuk di wilayah Cilacap.

Dia mengatakan, selama ini MPR telah melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi politik dan yayasan di berbagai tempat, termasuk TNI dan Polri.

Menurutnya, ini bukti dari MPR telah melaksanakan kegiatannya, bekerjasama dengan masyarakat.

Dan sosialisasi ini dibutuhkan masyarakat, yang terlihat dari antusiasme mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Atau mereka menjawab pertanyaan diajukan.

HNW menyebutkan, ini gambaran bahwa masyarakat membutuhkan informasi langsung tentang prinsip berbangsa dan bernegara dari Empat Pilar MPR.

“Empat Pilar menjadi penting untuk disosialisasikan karena banyak tantangannya saat ini, yakni, ada satu pihak yang akan menghilangkan esensi dari Empat Pilar apakah itu radikalisme, separatisme, komunisme dan liberalisme. Semua itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara 1945,” kata politisi senior PKS ini.

HNW mengatakan, mendekati peringatan G30S/PKI sosialisasi ini semakin dipentingkan untuk mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia, dan kita masih sepakat Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

“Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia, apalagi PKI oleh TAP MPRS ditetapkan sebagai organisasi terlarang,” tegasnya.

Menurutnya, terorisme tidak ada tempat di Indonesia, tidak sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, separatisme tidak sesuai dengan prinsip sila ketiga, Persatuan Indonesia.

“Dengan sosialisasi Empat Pilar maka masyarakat semakin kokoh kuat dalam NKRI, kokoh kuat melaksanakan Pancasila dan semakin mempunyai imunitas tidak terpengaruh dengan isme-isme bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 1945,” tutup HNW.

Sumber : RMOL/22 September 2017/Bunaiya Fauzi Arubone

22/09/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid Ajak Anak Bangsa untuk Budayakan Silaturahmi

by admin 22/09/2017

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengajak seluruh pihak mengedepankan silaturahim dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat luas, pejabat negara, TNI, Polri, dan semuanya tanpa terkecuali.

Hal ini untuk menjaga persaudaraan sesama anak bangsa, sehingga tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. “Silaturahim sangat penting, guna mencegah perpecahan di antara sesama anak bangsa,” ujar Hidayat, saat Kuliah Subuh dan Subuh Berjamaah di Masjid Agung Darussalam, dalam rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (22/9).

Hidayat mengatakan, kedamaian dapat tercipta apabila seluruh pihak saling menjaga. Tidak menyakiti, menghina dan merendahkan orang lain.

“Kemudian juga harus saling membantu. Utamanya bagi yang mampu harus membantu ekonomi kepada yang tidak mampu,” kata dia. Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan warga Cilacap itu, pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan bahwa nama Masjid Agung Cilacap, tempat digelarnya acara sesungguhnya memiliki arti yang sangat bagus, yakni damai.

Karenanya, dia berharap semua jamaah masjid atau bahkan umat Islam yang pernah salat disitu bisa membawa kedamaian pula. “Masjid Darussalam namanya bagus. Darussalam artinya damai. Semoga dari nama masjid ini membuat para jamaah masjid ini membawa kedamaian di Cilacap khususnya, dan Indonesia umumnya,” ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, salah satu cara yang paling ampuh dalam membawa kedamaian adalah memanusiakan manusia dengan tidak memandang suku, agama, dan ras. Nah, untuk memanusiakan manusia, HNW menghimbau semua pihak untuk tetap mempererat tali silaturahim.

“Silaturahim antar umat Islam, silaturahim antar umat manusia, silaturahim antar Ormas, dan lain-lain,” tukasnya. Hadir juga dalam kuliah subuh itu Wakil Bupati Cilacap Ahmad Edi Susanto, Ketua Forum Umat Islam (FUI) Cilacap Syamsuddin dan pimpinan ormas Islam lainnya.

Sebelum HNW memberikan ceramah, Wakil Bupati Ahmad Edi berharap apa yang disampaikan oleh politisi PKS itu dapat membawa kedamaian bagi Cilacap khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Mudah-mudahan Pak KH Hidayat Nurwahid yang merupakan ulama dan Wakil Ketua MPR RI memberikan suatu pencerahan bagi Umat Islam Cilacap. Cilacap ini ada berbagai macam jenis manusia di dunia, terutama di Nusa Kambangan. Cilacap juga tempatnya Raja Setan, yaitu Nyi Roro Kidul. Jadi Cilacap ini angker. Tapi mudah-mudahan dengan adanya KH Hidayat Nurwahid memberikan tausiyah, Cilacap menjadi adem. Mudah-mudahan juga kalau Cilacap adem, Indonesia juga ikut adem,” tandasnya.

Sumber : IndoPos/22 September 2017/Purwoko & Sicilia

22/09/2017

Nasional

HNW Serahkan Hewan Kurban pada Korban Kebakaran Grogol Selatan

by admin 01/09/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerahkan seekor sapi seberat 350 Kg kepada korban kebakaran Jalan Kangkung, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta. Pada pertengahan Agustus 2017, di kampung itu ada kebakaran yang menyebabkan sekitar 245 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka saat ini ada yang tinggal di rumah saudara atau sewa rumah.

Selepas menjadi khatib shalat Idul Adha 1438 Hijriyah, HNW meninjau hewan kurban, seekor sapi berwarna hitam. Menurut HNW, berkurban pada hari ini bukan hanya sekadar menyembelih hewan kurban, namun juga motivasi baik dan benar. “Yang diterima Allah bukan hanya daging hewan yang disembelih tetapi juga ketakwaan dan motivasi. Motivasi dalam kehidupan perlu disegarkan,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (1/9).

Saat ini, diakuinya masyarakat terjebak pada beragam permasalahan sehingga menjadi pragmatis, individualistis, materalistik, dan tak lagi mementingkan nilai-nilai. Untuk itu, pada Idul Adha diingatkan kembali untuk menghadirkan sikap hidup yang sangat mendasar, yakni motivasi yang baik dan benar untuk mengisi kehidupan.

“Inilah yang menghadirkan kemerdekaan Indonesia. Kalau para pendiri bangsa memikirkan materi, maka Indonesia tak merdeka,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, para pendiri bangsa berjuang karena motivasi yang hebat sehingga Indonesia merdeka. HNW berpesan, dalam Idul Adha jangan menyembelih hewan kurban saja, namun sembelihlah hawa nafsu. Hawa nafsu disebut menghadirkan kekerasan, ketakadilan, dan korupsi. “Hawa nafsu akan melahirkan tragedi,” ujarnya.

Idul Adha tak hanya berdimensi ilahiyah, namun juga berdimensi kemanusiaan. Sebagai buktinya, daging kurban dibagikan kepada orang miskin. Hal demikian membuat kedekatan antarmasyarakat. “Sehingga beragama itu rahmatah lil alamin. Jadi idul adha melahirkan kebersamaan,” kata HNW.

Sumber : Republika/ 1 september 2017/Ali Mansur & Ilham Tirta

01/09/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid: Indonesia Darurat Kejahatan Siber

by admin 28/08/2017

Komisi I DPR RI didatangi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara untuk secara khusus membahas masalah kejahatan siber dan juga kelompok sindikat penebar kebencian (saracen).

“Kami baru saja rapat dengan Pak Menkominfo, tadi disampaikan masalah saracen itu” ujar anggota Komisi I asal fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid usai rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Hidayat menyebut Komisi I dan Menkominfo sepakat bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kejahatan siber.

“Cyber crime ini sangat mengerikan. Terkait terorisme, radikalisme, SARA, hoax dan sebagainya, bahkan yang terkait prostitusi dan pornografi,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa Menkominfo memiliki rancangan pembentukan badan khusus untuk melakukan kontrol terhdap dunia siber yang semakin melenceng.

“Tadi kita membicarakan pembentukan badan siber dan sandi negara (BSSN) untuk mengelola ini semuanya, yang menkominfo sampaikan akan terbentuk pada bulan Mei,” kata Hidayat.

Namun, Hidayat menekankan kepada Menkominfo supaya pembentukan BSSN tersebut dipercepat. Karena kejahatan siber sudah semakin ekstrim dan harus segera diberantas.

“Saya sampaikan ini dipercepat saja pembentukan BSSN, segera ungkap tuntas siapapun yang menggunakan media sosial dengan cara yang salah,” tegas Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu.

Sumber : RMOL.Com/28 Agustus 2017Ahmad Kiflan Fakik

28/08/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid : Kenaikan Dana Parpol Harus Dibarengi Pengawasan

by admin 28/08/2017

Partai keadilan Sejahtera (PKS) menunggu keputusan final dari pemerintah mengenai kenaikan dana Parpol sebesar 10 kali lipat. Wakil ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengaku tidak mau partainya bersikap duluan atas keputusan yang belum final sehingga nantinya kemudian partainya disalahkan. “K‎ami lihat bagaimana nanti mereka memutuskan benang merah akhirnya. Jangan sampai kemudian partai bersikap ternyata nanti mereka goreng partai yang disalahkan lagi jadi kita tunggu saja bagaimana realisasi akhir dari keputusan keputusan ini,” kata Hidayat di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (28/8/2017).

Bila nantinya kenaikan dana parpol tersebut menjadi keputusan resmi pemerintah, Hidayat mengaku akan setuju. Namun, menurutnya harus ada mekanisme pengawasan terhadap dana tersebut. “Harus ada mekanisme transparansi dari parpol untuk kemudian mereka memberikan pelaporan terhadap penggunaan anggaran‎,” katanya. Mekanisme transparansi diperlukan agar tidak ada korupsi dari kenaikan dana parpol serta penggunanya tepat sasaran. Misalnya untuk menyiapkan pendidikan politik bagi para kader. “Supaya nanti ada dampak nya akan berdampak efektif untuk kemudian mengurangi mengikis lah ya prakatek koruptif yang bisa terjadi karena mungkin sebagiannya terjadi akibat perilaku perilaku politik,” katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan dana kepada partai politik. Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017. Dalam surat itu, Kementerian Keuangan menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp 1.000 per suara sah atau naik dari sebelumnya Rp 108 per suara sah. “Di dalam Surat Menteri Keuangan kepada Mendagri menetapkan usulan besaran bantuan kepada parpol yang dapat dipertimbangkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp 1.000 per suara sah,” kata Sri menjadi pembicara dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif dan Kader Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Sumber : TribunNews.Com/28 Agustus 2017/Taufik Batubara & Johnson Simanjuntak

28/08/2017

Nasional

HNW : Kelompok Saracen Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah

by admin 28/08/2017

Terungkapnya kelompok Saracen menjadi ancaman serius. Pemerintah pun diimbau segera mempercepat penyelesaian Badan Siber Nasional (Basinas).

‎Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, adanya ancaman ujaran kebencian dan juga masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) harus mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah. Seperti mempercepat penyelesaian Basinas.

“Jadi memang pembentukannya perlu dipercepat, karena masalah terkait cyber crime mengerikan,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, percepatan pembentukan Basisnas ini karena kejahatan siber sangat luas dampaknya ke masyarakat. Apalagi teroris, radikalisme, SARA, hoax dan pornografi bisa masuk.

“Jadi siapa pun yang menggunakan media sosial dengan cara salah seperti menyebar fitnah, pornografi dan isu SARA bisa dibongkar,” katanya.

‎Selain itu, nantinya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan tidak membeda-bedakan. Jadi jangan hanya kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja yang disasar.‎ “Karena kelompok di luar pemerintah juga banyak mendapatkan bullying dan menjadi korban hoax,” pungkasnya.‎

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sebelumnya menangkap tiga orang pengelola grup Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian. Ketiganya, berinisial JAS (32), MFT (43), dan SRN (32).

Tiga orang itu ditangkap di tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta Utara, Cianjur, Jawa Barat, dan Pekanbaru, Riau dalam rentang waktu 21 Juli hingga 7 Agustus.

Mereka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Komisaris Besar Irwan Anwar menyampaikan, sindikat pengelola grup Saracen memasang tarif puluhan juta bagi pihak-pihak yang ingin memesan konten ujaran kebencian dan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sumber : JawaPos.Com/28 Agustus 2017/Fadhil Al Birra

28/08/2017

Nasional

72 Tahun Merdeka, MPR: Indonesia Belum ‘Move On’ dari Masalah Kesejahteraan dan Ketimpangan Sosial

by admin 16/08/2017

17 Agustus menjadi tanggal sakral bagi bangsa Indonesia yang telah menginjak nikmat kemerdekaan selama 72 tahun setelah ratusan tahun lamanya dijajah oleh bangsa lain.

Setidaknya ada sejumlah negara, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Nama terakhir merupakan bangsa yang mencicipi kekayaan tanah air yang kemudian ‘diusir’ dengan bambu runcing oleh para pemuda bangsa.

Setelah 72 tahun merasakan kemerdekaan, Indonesia nampaknya belum ‘move on’ dari masalah kesejahteraan dan ketimpangan sosial. Begitu setidaknya dari kacamata legislatif MPR.

“Kesejahteraan sosial itu perintah dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Utang negara meninggi, ketimpangan si kaya dan si miskin sangat luar biasa,” ucap Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, Selasa (15/8/2017).

Bukan karena cuci tangan, ia berdalih tugas MPR hanya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, baik mengubah undang-undang maupun menetapkannya. Ikhwal ketimpangan sosial, ia menegaskan bahwa penjajahan sosial sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang tak terelakkan.

Tak sampai di situ, PR bangsa di usia yang menginjak tiga perempat Indonesia emas juga terkait keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang belakangan juga menjadi topik utama.

“Dalam konteks sila ketiga, persatuan Indonesia ini jelas sekali ada pihak-pihak yang menyuarakan separatisme, memecah bangsa, adu domba ormas, partai politik. Ini akan melemahkan persatuan,” sambung politikus PKS itu.

Oleh karenanya, MPR memaknai kemerdekaan sebagai cermin bagi pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan di masa lalu akan menentukan pemerintahan selanjutnya yang pada akhirnya berujung pada keutuhan bangsa kedepan.

Satu hal lain yang tak luput dari pantauan MPR ialah tentang moral bangsa. Dewasa ini, moral bangsa yang telah diproklamirkan oleh Soekarno kembali diuji.

“Seperti yang dikatakan Ketua MUI, Indonesia menghadapi darurat moral. Kejahatan kian mengerikan, anak-anak memerkosa, nenek-nenek dimutilasi. Narkoba merajalela. Kalau moralnya masih hancur apa artinya sudah merdeka?” kritik petinggi lembaga legislatif itu.

Sumber : Kriminalitas.Com/15 Agustus 2017/Sjamsul Dradjad

16/08/2017

Newer Posts

Older Posts