Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan agar Pemerintah Indonesia tak perlu menuruti keinginan Kelompok Separatis Abu Sayyaf memperoleh tebusan Rp 15 miliar untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang mereka sandera.
“Menurut saya, jangan didengar. Karena kalau ini dibolehkan, ini akan membuka ruang berikutnya mereka main sandera. Alangkah menyusahkannya dan tidak menghormati kedaulatan Indonesia,” tegas Hidayat, Selasa (29/3).
Menurut Politikus PKS itu, Indonesia tidak perlu mendengarkan soal tebusan, dan lebih baik melakukan lobi-lobi melalui jalur manapun yang memungkinkan.
“Kalau tebusan diikuti Indonesia, akan menjadi preseden berikutnya. Akan banyak masalah yang mencederai kedaulatan Indonesia,” tandas Hidayat.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso telah membenarkan ada kapal Indonesia, yaitu Brahma 12, yang dibajak oleh kelompok separatis Abu Sayyaf. Bahkan, Sutiyoso mengungkapkan kelompok separatis tersebut meminta uang tebusan ke pemerintah Indonesia sebesar 50 juta peso.