Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) berlangsung panas, lantaran pihak Pemprov DKI menunda pembangunan JPO yang menghubungkan wilayah RW 05 dan RW 06, Mampang Prapatan, tepatnya di depan kampus LIPIA, yang sudah banyak memakan korban jiwa.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang Pemerintahan dari Fraksi PKS Achmad Yani sangat menyesalkan belum terealisasinya pembangunan JPO tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/3). Pasalnya, menurut pengakuan Lurah Mampang Prapatan Jaenudin yang turut hadir di RDP, jumlah korban akibat tidak adanya JPO di lokasi tersebut, selama lima tahun terakhir telah banyak memakan korban jiwa.
“Saya menyesalkan tertundanya JPO ini, kita bisa lihat, korban jiwa sudah 15 orang termasuk wanita dan anak-anak, apakah ini tidak cukup sebagai pelajaran untuk kita semua,” tegas pria yang akrab disapa Bang Yani ini.
Dalam rapat tersebut, Tokoh Masyarakat dan LMK yang ikut hadir mengungkapkan, pengajuan pembangunan JPO dilokasi tersebut sudah lama, namun hingga saat ini belum mulai dibangun. Pernyataan tersebut dibenarkan pihak Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan yang hadir dalam RDP.
Lebih lanjut, Yani sangat berharap pembangunan JPO tersebut dapat terealisasi di tahun 2016. “Ini urusan nyawa orang, kita tidak bisa main-main, jadi harus sesegera mungkin,” ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII, yang meliputi Kecamatan Tebet, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu dan Jagakarsa.
Terkait anggaran pembangunan JPO tersebut yang akan menggunakan kewajiban pengembang swasta, Yani menyampaikan tidak ada masalah. Namun jika pihak swasta tidak menunjukkan itikad baik maka DPRD menyarankan Pemprov DKI untuk mengusulkan pembangunan JPO tersebut pada APBD Perubahan 2016. “Jangan tunda lagi, Pemprov DKI harus prioritaskan pembangunan JPO tersebut di APBD Perubahan 2016 ini,” demikian Yani.
Sumber : PKSJakarta