bantuan

Ketua Bidang Kesra PKS Jaksel, Ibu Erniwati mengungkapkan bahwa adanya gangguan ketahanan pangan, tekanan ekonomi, stres, serta menurunnya kesejahteraan keluarga saat menghadapi pandemi covid-19 telah nyata dirasakan masyarakat. Hasil riset mengenai ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) akibat dampak dari covid-19, baik terhadap ekonomi makro dan ketahanan pangan.

IPB melakukan kajian terhadap ketahanan keluarga saat pandemi covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 dengan melakukan survei online yang diikuti oleh 1.337 responden. Dari total responden tersebut, tiga perempatnya berpendidikan tinggi, dan sebagian besar terkategori tidak miskin. Lebih lanjut hasil dari riset tersebut diketahui hanya 38,7 persen responden yang memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai enam bulan, bahkan 53 persen responden mengakui hanya memiliki tabungan kurang dari dua bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain itu menurut Ibu Erniwati bahwa ada empat sektor yang tertekan akibat Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan keuangan. Berdasarkan data kementerian ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Sedangkan sebanyak 10,6 persen di antaranya atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaannya karena PHK dan 89,4 persen lainnya dirumahkan. Namun, jika situasi masyarakat terus seperti ini dengan gaji yang mengalami penurunan, PHK besar-besaran, tidak ada THR dan aktivitas masyarakat berhenti total maka daya beli akan menurun dan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa wabah corona memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wabah corona berdampak besar pada laju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Turunnya konsumsi membuat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia merosot menjadi 2,3% hingga -0,4%. Angka ini jauh di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang mencapai 5,3%. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3% bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai – 0,4%. Sektor rumah tangga akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena tidak lagi melakukan aktivitas sehingga konsumsi akan menurun cukup tajam dari 3,22% hingga 1,60%.

Rumah tangga atau keluarga ini menjadi inti kekuatan ketahanan ekonomi bangsa. “Keluarga  adalah unit analisis yang tidak bisa diabaikan  mengingat negara ini bisa mempunyai daya tahan yang tinggi ketika rumah tangganya tidak bisa bertahan secara baik”, ujar ibu Erniwati.

Data survei LIPI juga menunjukkan bahwa pandemi membawa dampak pada keluarga. LIPI melaporkan bahwa dampak pandemi terhadap rumah tangga  pada kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah pada 87,3 persen Rumah Tangga Usaha dan 64,8 persen Rumah Tangga Pekerja merasa mengalami kesulitan keuangan. Sebaliknya, berdasar Rumah Tangga yang mengalami kesulitan keuangan, Rumah Tangga Pekerja lebih merasa berat untuk membiayai konsumsi kebutuhan pangan yaitu, 52,9 persen, adapun Rumah Tangga Usaha relatif lebih rendah yaitu, 37.8 persen. Goncangan kesehatan dan kebijakan PSBB menggeser pola konsumsi makanan siap saji bagi seluruh rumah tangga, dimana penurunan pengeluaran makanan siap saji, diikuti peningkatan belanja bahan makanan.

Sebagai solusi dalam upaya mencegah krisis keluarga, Ibu Erniwati mengharapkan agar ketahanan keluarga yang terdiri dari ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis dan ketahanan hubungan keluarga tetap dijaga dengan melakukan pencegahan pandemi yang efektif, bantuan ekonomi keluarga, jaminan ketahanan pangan dan dukungan sosial keluarga. “Kapasitas beradaptasi keluarga dalam menghadapi pandemi sangat tinggi, hal ini bisa menjadi modal sosial selama masa pandemi dan untuk kondisi pemulihan pascapandemi,” tambah Ibu Erniwati.

Kapasitas beradaptasi keluarga saat pandemi ini, sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan sistem kepercayaan. Kapasitas beradaptasi ini merupakan hasil investasi selama sebelum adanya pandemi dalam menjaga kualitas keagamaan, komunikasi, sosial, dan tentu juga kekompakan keluarga. Kemampuan ini menurutnya harus benar-benar dibangun dalam keluarga Indonesia.

Untuk itu, sambung Ibu Erniwati, pentingnya pembangunan ketahanan keluarga, yakni menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik, menjamin keluarga berketahanan dan berkualitas, pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga, optimalisasi-sustainabilitas daya dukung alam dan optimalisasi daya tampung lingkungan berbasis keluarga.

Dibutuhkan peran semua stake holder untuk mendukung agar menjadikan keluarga sebagai institusi utama dan memastikan dimensi kehidupan keluarga Indonesia berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dibangun kategorisasi program dalam menarget keluarga Indonesia supaya tidak terkena krisis. Kebutuhan keluarga dalam menghadapi pandemi ini berbeda-beda, tidak semuanya bertumpu pada persoalan ekonomi.

Jika bansos bisa menjadi ranah pemerintah, termasuk juga komunitas-komunitas sosial melalui CSR nya, lembaga pendidikan bisa berkontribusi dalam memperkuat kemampuan keluarga dalam berinvestasi secara sosial, ekonomi dan religi sehingga lebih tangguh atau percaya diri dalam menghadapi krisis multi dimensi yang dipicu oleh covid-19.

“Hal lain yang juga penting adalah bagaimana kontribusi semua elemen bangsa tersebut dapat terkonsolidasikan dengan baik antar Kementerian/Lembaga, partai politik, komunitas, swasta dan lembaga pendidikan sehingga lebih terarah, sistematis dan berdampak positif,” ujar Ibu Erniwati.