fpks

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar terkait adanya aturan selebaran terkait berpakaian yang dikeluarkan oleh Badan Intelejen Negara (BIN). Aturan itu melarang seluruh pegawai untuk tidak berjenggot, rambut panjang, dan bercelana cingkrang.

Menurut Hidayat, aturan untuk internal ini, bila hanya sebatas menyeragamkan sebenarnya sah-sah saja. Selama tidak menyalahi aturan yang lebih atas, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Hidayat, akan menjadi pertanyaan publik apabila aturan itu melanggar UUD 45, atau prinsip keyakinan tertentu. “Jadi menggambarkan kesan BIN anti terhadap kelompok tertentu,” kata Hidayat kepada wartawan di komplek Parlemen Senayan, Kamis (18/5).

Jangan sampai aturan ini dikesankan menuduh kelompok tertentu karena penampilan tertentu. Seperti yang mempunyai jenggot atau menggunakan celana cingkrang itu dianggap radikal, misalnya.

Hidayat mengatakan, juga menjadi pertanyaan, apakah tugas intelejen itu hanya di kantor. Sebab, ada juga mereka yang bertugas di lapangan yang biasanya menyamar. Ia mempertanyakan, apakah dengan kebijakan itu tidak ada lagi yang nyamar menggunakan jenggot atau celana cingkrang.

“Alangkah bagusnya pihak Badan Intelejen Negara memberikan penjelasan, kenapa celana cingkrang dan jenggot tidak diperbolehkan di lingkungan BIN. Apa alasannya, apakah karena image radikalisme atau apa?” katanya.

Hidayat mengimbau penjelasan soal ini bisa dijelaskan secara baik oleh BIN sehingga kemudian memunculkan dugaan dan kecurigaan baru dari kelompok Islam lain.

Sumber : Republika/18 Mei 2017/Amri Amrullah & Ilham

Partai Keadilan Sejahtera sudah mulai melakukan penjaringan internal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Penjaringan dilakukan melalui pemilu internal yang diikuti oleh pengurus dan kader PKS di seluruh daerah.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengakui bahwa penjaringan telah berjalan.

“PKS sebagaimana tradisinya, melakukan tugas untuk memberdayakan kader dan simpatisannya. Salah satunya, melibatkan mereka dalam pemilihan calon anggota Dewan, calon gubernur, termasuk calon presiden. Itu sudah tradisi kami. Itu memang sudah berjalan,” kata Hidayat, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/5/2017).

Hidayat mengatakan, nama-nama yang paling banyak dipilih oleh kader PKS di seluruh Indonesia saat ini sudah diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Majelis Syuro PKS.

“Majelis Syuro lah yang akan mengumumkan ke publik calon presiden dari PKS, atau calon wakil presiden dari PKS,” ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, nama-nama yang dipilih bukan saja berasal dari internal PKS, tetapi juga eksternal.

Namun, ia enggan membocorkan siapa saja nama-nama yang saat ini paling banyak dipilih oleh para pengurus dan kader PKS.

“Kalau begitu saya namanya membocorkan. Saya tidak ingin bocorkan. Seluruh keputusan itu, sekarang belum finalisasi karena akan disampaikan ke Majelis Syuro. Majelis Syuro yang akan memutuskan,” kata Hidayat.

Ia belum mengetahui hingga kapan penjaringan internal ini akan dilakukan.

PKS saat ini masih menunggu revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

“Apakah (presidential threshold) 0 persen sehingga semua partai bisa mencalonkan, atau 20 persen sehingga harus koalisi. Itu akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil,” kata Hidayat.

Sumber : Kompas/18 Mei 2017/Ihsanuddin &  Inggried Dwi Wedhaswary

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menepis isu munculnya radikalisme dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta lalu. Menurut Hidayat, isu tersebut sangat menyesatkan dan tak pernah ada.

Isu tersebut, lanjut Hidayat, hanya untuk mendiskreditkan umat Islam, semata-mata demi kepentingan politik sesaat saja.

Hidayat menambahkan, hubungan antara umat Islam dengan Indonesia sudah berjalan harmonis sejak lama. Umat Islam bahkan banyak melakukan pengorbanan demi tetap teguhnya NKRI.

Salah satunya dibuktikan dengan lahirnya revolusi jihad yang dikobarkan KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama.

“Dalam Revolusi Jihad, itu salah satunya dikatakan orang yang mati dalam membela bangsa dan negara maka kematiannya masuk dalam kategori jihad,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis saat melakukan sosialisai Empat Pilar MPR di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2017).

Hidayat mengungkapkan, sejak Revolusi Jihad itulah banyak santri yang berbondong-bondong ikut berjuang melawan Belanda yang hendak menjajah Indonesia lagi. Puncaknya terjadi pada 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, ribuan santri dan masyarakat Surabaya turut menjadi korban dalam pertempuran melawan Belanda.

“Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Islam Indonesia itu radikal. Namun sebaliknya, tidak benar juga kalau ada umat Islam yang hendak melawan dan merusak Indonesia. Karena sejak dulu, antara Islam dan Indonesia sudah saling berhubungan dan tidak terpisahkan,” tutup Hidayat.

Sumber : OKeZone/14 Mei 2017/Bayu Septianto