Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengapresiasi sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membolehkan Muslimah TNI untuk ber jilbab saat berdinas. Dia menilai, keputusan itu sesuai dengan sila pertama Pancasila.
“Ini langkah maju. Kita semakin dekat dengan Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa,” kata Nasaruddin kepada Republika, Kamis (7/7).
Menurutnya, penggunaan jilbab adalah hak setiap Muslimah. Memberikan hak kepada warga negara untuk menjalankan keyakinannya juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, kata Nasaruddin, pembolehan penggunaan jilbab untuk Muslimah TNI adalah bentuk pengamalan sila pertama.
“Berarti itu kanmemberikan hak kepada warganya, aparatnya untuk lebih mengaktualisasikan sila pertama dari Pancasila itu,” ujar mantan menteri agama ini.
Nasaruddin berharap, keputusan pembolehan jilbab ini tak berhenti sampai di lisan saja. Akan lebih baik jika hal itu dituangkan dalam surat keputusan resmi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin (Akom) mengapresiasi restu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mempersilakan anggota TNI AD (Kowad) untuk berjilbab. “Kalau soal jilbab, itu hak warga negara, tak usah dilarang-larang,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Akom itu berujar, restu Panglima TNI tidak harus mewajibkan penggunaan jilbab ba gi Kowad. Sebab, menurutnya, yang terpenting tidak boleh ada larangan Muslimah yang ingin berjilbab.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah Panglima TNI mengizinkan Musli mah TNI menggunakan jilbab. Bahkan, ia mengatakan, hal tersebut menjadi hadiah Lebaran bagi Muslimah TNI. Keputusan itu dinilainya wajar karena memang Indonesia merupa kan negara Pancasila. Muslimah ber jilbab yang menjadi prajurit TNI tidak perlu dicurigai.
Selain itu, sudah ada bukti diperbolehkan polwan berjilbab ternyata tidak menimbulkan masalah. Padahal, sempat dikhawatirkan akan ada diskriminasi, polisi dikhawatirkan menjadi tidak dekat dengan masyarakat. Menurutnya, apa yang terjadi dengan polwan adalah kondisi sebenarnya di masyarakat, yang justru nyaman dengan adanya polwan berjilbab.
Hidayat menuturkan, unsur keamanan negara salah satunya adalah sejauh mana aparat dekat dengan ma syarakat. Hal ini sangat mungkin dilakukan melalui simbol keagamaan. Jilbab merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menghadirkan ketahanan semesta.
Dulu, lanjut dia, pernah akan diizin kan oleh mantan panglima TNI Jen deral Moeldoko. Tetapi, karena beragam pro dan kontra dan belum ada pembanding dengan polwan, akhirnya dia hanya mengizinkan untuk Aceh.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mempersilakan anggota wanita TNI AD (Kowad) untuk mengenakan jilbab. “Jadi begini, pada bulan puasa, jilbab boleh dipakai. Kalau mau gunakan, ya gunakan saja,” kata Gatot di kantor Menko Polhukam, Jumat (1/7).
Gatot tak melarang jika jilbab itu digunakan oleh Kowad sebagai seragam tugasnya. Namun, Gatot tidak menyebut secara perinci mengenai aturannya. “Pakai, pakai saja. Nggak ada yang ngelarang. Boleh, saya nggak larang,” kata Gatot.
Jilbab di kalangan anggota wanita TNI merupakan yang pertama. Pada tahun lalu, saat panglima TNI dijabat oleh Jenderal Moeldoko, TNI menyatakan telah mengakomodasi usul pemakaian jilbab bagi wanita TNI dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit. Namun, aturan penggunaan jil bab itu hanya diperuntukkan wanita TNI yang bertugas di Aceh.
“Aturan nya sudah kita buat. Tak ada larangan. Kalau mau pakai jilbab, tinggal pindah ke Aceh. Selesai persoalan,” kata Moeldoko.
Sumber : republika/9 Juli 2016/Mas Alamil Huda, Umi Nur Fadhilah, Erdy Nasrul