kpud

Perwakilan PKS yang menghadiri undangan pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)  merasakan ada yang  janggal. Para undangan kaget lantaran data pemilih tambahan disebut berada dalam kondisi yang dirahasiakan atas alasan privat. Sehingga para undangan hanya diperlihatkan jumlah penambahan pemilih dan jumlah penambahan TPS di masing – masing kelurahan.

“Bagaimana kami bisa mengecek di lapangan bahwa data itu valid, tidak ada yang ganda, tidak ada pemilih siluman atau hantu karena ternyata pemilihnya sudah meninggal. Ini diperlihatkan data jumlahnya saja selain itu semua close, by name by address,” kata Bang Erik, salah satu Ketua DPC PKS di Jaksel.

Paska 31 Juta data pemilih baru yang diberikan dari Dirjen Dukcapil yang diberikan saat KPU telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 185 juta, akhirnya memang menimbulkan banyak masalah dan mengubah jadual atau road map yang sudah ada. Anggaran pun jelas bertambah karena harus ada alokasi lagi untuk pengecekan secara software dan juga pencocokan di lapangan lagi.

“Kami mendorong KPU untuk segeera melakukan sosialisasi dan menggerakkan panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk berkoordinasi bersama ketua rukun tetangga (RT) untuk mencocokan data terbaru tersebut. Mana yang valid, mana yang sudah meninggal, mana yang ternyata masih anak di bawah umur, dan mana yang belum terdaftar?” ujar Bang Agung, ketua Bapilu PKS Jaksel.

“Kalau KPU tidak berkenan lagi melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan. Maka bagaimana kevalidan datanya di kemudian hari, solusi temporer dengan pembukaan posko menurut kami masih belum optimal,” kata Bang Agung.

“Pada prinsipnya kami ingin agar seluruh masyarakat sudah terdaftar dalam DPT, namun kami juga tidak menginginkan ada pemilih ganda, pemilih siluman dimana orang yang sudah meninggal masuk dalam daftar, anak di bawah umur masuk juga sebagai pemilih. Tim kami di lapangan menemui hal – hal yang demikian. Sementara sekarang kabaranya da 31 juta tambahan lagi yang harus di cross check. Kenapa  tidak dari awal data ini diberikan, kemudian apakah nanti juga akan ada data tambahan lagi yang ketiga atau tidak? Ini sangat bisa menimbulkan persangkaan negatif di masyarakat kepada para penyelenggara pemilu dan juga dukcapil depdagri, ” tambah Bang Agung.

“Beberapa posko KPUD menyatakan jumlah masyarakat yang berkunjung ke posko pengaduan tidak sesuai dengan harapan, harapan  awalnya masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan pengecekan nama di DPT, namun ini tidak terjadi. Kalau digesa agar 15 November 2018 ini adalah DPT terakhir, namun kondisi kevalidan datanya masih bayak dipertanyakan, kemudian bagaimana dengan kualitas pemilu atau pilpres kita ke depan?” tambah Bang Agung, Bapilu PKS Jaksel.

April 2018, Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan menemukan 2.700 NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Se-DKI Jakarta total NIK KTP ganda ada 9.000-an, sementara sekitar 2.700 ditemukan ada di wilayah Jakarta Selatan. Kalau data dari Dukcapil kementrian dalam negeri saja seperti ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai data pemilih di Pemilu dan Pilpres yang akan datang, maka kita bisa menduga atau mebayangkan problem atau isu yang akan terjadi. “Kalau sumber datanya dari hulunya sudah bermasalah, maka di tahap selanjutnya dapat diprediksi bahwa Data Pemilih Sementara (DPS) maupun Data Pemilih Tetap (DPT) juga akan bermasalah. Ketika DPS dan DPT bermasalah maka potensi kecurangan Pemilu maupun Pilpres akan besar,” ujar Bang Agung.

Adanya temuan ribuan NIK ganda pada KTP ini dapat menyebabkan kegundahan di masyarakat, dan itu dapat menjadi benih konflik ujar Bang Agung. Terlebih lagi di tahun politik seperti sekarang ini. “Para kementrian terkait, Bawaslu, KPU harus segera menuntaskan soal ini sebelum datangnya hari pencoblosan. Jangan sampai dibiarkan mengambang, karena ini potensi yang dapat menimbulkan kisruh di dalam masyarakat. Sekaligus juga akan menodai pelaksanaan pemilu maupun pilpres yang bersih jujur dan transparant,” tegas Bang Agung.

“Kejadian NIK ganda ini bukan hanya terjadi tahun ini saja, tetapi ini sudah laten dan terus berulang – ulang setiap jelang pilkada, pemilu ataupun pilpres. Harusnya penanganannya dapat lebih baik dari tahun ke tahun, tetapi ini seperti tidak ada perkembangan dalam penanganannya, sehingga menimbulkan kesan dibiarkan atau dipelihara,” ungkap Bang Agung.

“Kita sebagai bagian dari masyarakat ingin penyelenggaraan pesta demokrasi yang berkualitas, yang semakin baik dari tahun ke tahunnya. Di lapangan tidak jarang angka pemilih ganda yang ditemukan jumlahnya lebih besar dari yang angka – angka yang dilaporkan, pemilih ganda ini seperti fenomena gunung es,” ungkap Bang Agung.

PKS  Jaksel mengajak semua pihak untuk sepakat bahwa pemilih siluman lewat penggandaan KTP harus diminimalisir semaksimal mungkin. Berdasarkan aturan, penduduk Indonesia yang sudah memiliki hak pilih maka tidak boleh ada yang menghilangkan hak pilihnya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Begitu juga sebaliknya, orang – orang yang sudah meninggal yang tercabut hak pilihnya ataupun anak kecil, semuanya tidak boleh muncul lagi di DPT.

Kalau kesiapan penyelenggaran pemilu nantinya terus dipertanyakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah DPS dan DPT yang kurang optimal ditindaklanjuti, maka hasil pemilu juga akan mendapatkan banyak kritik dan pertanyaan, dengan kata lain kredibilitas akan diragukan. Kita tidak ingin munculnya DPS dan DPT siluman digunakan untuk memenangkan pihak – pihak tertentu.

Tentu masih ingat pemilu – pemilu sebelumnya, ketika ada kejanggalan angka DPT yang memiliki selisih 10 juta dengan jumlah penduduk pemilih versi Depdagri dan data Badan Pusat Statistik (BPS). KPU, Depdagri, BPS dan juga parpol – parpol harus bersama-sama mencari solusi atas masalah yang terus berulang setiap lima tahunan ini. Sehingag tidak jarang menimbulkan kesan bahwa persoalan ketidak-akuratan DPT untuk Pemilu cenderung dibiarkan untuk alasan politik dari pihak-pihak tertentu. Meski ada upaya dari beberapa kalangan untuk memperbaiki, tetapi di dalam perjalanannya, aksi politik untuk melakukan pembiaran pada DPT yang belum akurat juga tidak terus muncul. Permasalahan DPT akhirnya didorong agar terkait dengan logistik Pemilu. Hal ini tentu memprihatinkan masyarakat yang ingin pemilu itu jurdil.

Di mata publik, DPT bermasalah jelas sangat berbahaya karena dapat membuka peluang bagi ribuan siluman menjadi pemilih hantu. Oleh sebab itu, KPU dan jajarannya wajib menuntaskannya segera, sebelum bola saljunya menjadi semakin besar dan menjadi kericuhan politik yang merusak situasi dan kondisi negara ini.