“Pembangunan trotoar di kawasan Jaksel pada tahun 2015 lalu telah tercoreng oleh oknum – oknum PNS dan juga kontraktor. Sehingga pembangunan trotoar di Jaksel tidak bisa selesai tepat waktu, serta kualitasnya pun masih jauh dari spesifikasi yang telah ditentukan. Ini tentu sangat merugikan para warga pengguna trotoar di wilayah Jaksel, ” Ujar Al Mansur Hidayatullah.
Seperti telah diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 2016 lalu telah memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan trotoar di wilayah Jakarta Selatan 2015 silam. Puluhan saksi yang telah diperiksa berasal dari jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan pihak swasta yang menjalankan proyek pengadaan trotoar saat itu. Penyidikan kasus korupsi pembangunan trotoar di Jakarta Selatan telah dimulai sejak 29 April 2016 lalu.
Pembangunan trotoar di Jakarta Selatan proyek 2015 lalu itu merupakan tanggung jawab Suku Dinas Bina Marga, proyek tersebut dikerjakan oleh perusahan berinisial PT IM sebagai pemenang tender. PT IM terlibat dalam pembangunan trotoar di kawasan Cilandak, Lebak Bulus, dan Fatmawati. Namun, dalam praktiknya PT IM malah mengalihkan pengerjaan proyek pada pemborong perorangan lain. Pada saat pengalihan proyek, Pemerintah telah mencairkan 80 persen dana proyek dari total Rp13,5 miliar. Penyidik menyatakan bahwa pengalihan pekerjaan trotoar tersebut diduga menimbulkan kerugian negera sebesar Rp 3,5 miliar. Proyek pembangunan yang ditargetkan selesai pada Desember tahun lalu akhirnya menjadi molor diluar target kontrak. Selain itu, pengerjaan pembangunan trotoar juga dinilai tidak sesuai spesifikasi dan prosedur yang telah disetujui. Penyidik telah menetapkan tiga tersangka yakni satu orang oknum PNS Sudin Bina Marga Jakarta Selatan, sementara salah satu tersangka lainnya dikabarkan masih buron, yakni Direktur PT IM sebagai pemenang proyek trotoar di Jaksel.
“Aib ini tentu sedikit banyak bisa menghambat kampanye tertib trotoar yang sedang dilakukan di banyak wilayah termasuk Jaksel pada bulan Agustus ini,” ujar Al Mansur.
DPD PKS Jaksel sangat mendukung kampanye simpatik tertib trotoar atau pedestrian ini. “Kami mendukung kegiatan positif ini yang mana menempatkan trotoar hanya untuk pejalan kaki bukan untuk kendaraan bermotor. Trotoar adalah fasilitas publik untuk pejalan kaki. Harapannya tindakan itu memberikan efek jera, mengurangi simpul kemacetan, sekaligus mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki,” tegas Al Mansur, Ketua DPD PKS Jaksel.