Menyoroti suasana pada pemilu dan pilpres 2014 yang lalu atas maraknya para pemilih yang hanya menggunakan KTP dan tidak berdomisili di lokasi TPS serta juga tidak menggunakan form A5. Kejadian – kejadian tersebut banyak terjadi di tempat – tempat yang bertipe komplek hunian susun seperti apartemen, kalau di Jaksel casenya terjadi di TPS – TPS apartemen seperti Kalibata City. Di apartemen Kalibata City saat itu terjadi peningkatan pemilih yang hanya menggunakan KTP saja, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 90 pemilih di tiap TPS nya.
Saat itu banyak keberatan dan akhirnya dilakukan pembongkaran kotak di pleno PPS pada pemilu 2014 yang lalu, kemudian diketahui bahwa selain tidak ada fotocopy KTP , nomor NIK dan alamat jelas pun tidak ada dalam lampiran berita acara TPS. Hal inilah yang sering menjadi keberatan dan kecurigaan saksi PKS, yang juga dituliskan di form D2.
“Untuk menghindari kejadian serupa, kami meminta para kader dan simpatisan untuk mengecek nama – nama pemilih tambahan yang belum lama ini diberikan oleh dukcapil / depdagri kepada PPS kelurahan. Kami meminta para kader membantu mengecek apakah ada pemilih ganda, pemilih siluman atau tidak?. Joka ada segera laporkan.” Ujar Al Mansur, Ketua DPD PKS Jaksel.
Ada informasi tambahan pemilih ini jumlahnya signifikan. Di sebuah kelurahan saja, didapati sekitar 1400 pemilih tambahan dari Depdagri (Dukcapil). Jumlah pemilih sebanyak itu tersebar di sejumlah RW. Di sebuah apartemen kurang lebih ada yang penambahannya mencapai 300-an pemilih tambahan.
Dari sejumlah pengecekan awal yang dilakukan oleh para kader dan simpatisan, ditemukan pemilih tambahan yang dimasukkan ke salah satu RW tapi tercatat juga di RW lain. Ada juga warga yang sudah lama meninggal namanya muncul lagi. Padahal, pihak RW dan RT nya mengatakan sudah mencoret nama-nama tersebut. Anehnya lagi, saat awal muncul dan sudah dikoreksi namanya dan sudah dihapus. Namun, saat ini nama-nama tersebut nongol kembali.
“Kita warga negara yang baik harus punya tanggung jawab agar Pemilu 2019 ini jujur adil dan bermartabat. Sedapat mungkin potensi – potensi kecurangan harus dihapuskan, paling tidak diminimalisir agar hasil dari Pemilu 2019 bisa diterima semua pihak, jujur, bersih dan bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga dan tentu saja kepada Tuhan, kelak,” tambah Ustadz Al Mansur.
