Terungkapnya video kejahatan pornografi anak belum lama ini, yang diperankan bocah laki-laki (10-12 tahun) dengan seorang perempuan dewasa menunjukan aksi kejahatan pornografi anak sudah sangat serius. Hal tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran modus yang semula korbannya adalah anak perempuan, kini korbannya sudah merambah ke anak laki-laki.
Bagi Ibu Asmara Dewi, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Jaksel, berita ini cukup mengiris hati, bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Tidakkah hal itu merusak masa depan anak yang kelak menjadi penerus bangsa, dengan kata lain pelan namun pasti juga akan dapat menghancurkan Bangsa ini jika terus diabaikan.
Sindikat pornografi anak bukanlah kasus yang baru di Indonesia. Berdasarkan pencatatan ECPAT Indonesia pada bulan September 2016 sampai dengan Februari 2017, tercatat terdapat enam kasus yang terungkap dengan jumlah korban mencapai 157 anak. Kasus ini tersebar di 4 (empat) Provinsi dan 6 (enam) Kabupaten/Kota di Indonesia.
Ibu Asmara Dewi, ketua BPKK PKS Jaksel mendesak aparat dengan segala infrastruktur yang dimilikinya untuk dapat mendeteksi secara dini dan juga mencegah aksi sindikat pornografi yang sudah memanfaatkan anak – anak. “Jangan sampai aparat kalah cepat gerakannya,” ujar Bu Dewi panggilan Ketua BPKK PKS Jaksel.
Berdasarkan Monitoring Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR), data Cybercrime Mabes Polri, di tahun 2015 kejahatan pornografi anak di dunia maya tercatat ada 29 laporan, sedangkan di tahun 2016 ada 1 laporan. Namun perkara yang masuk ke tahap penuntutan masih sedikit, di tahun 2015 perkara yang dapat diselesaikan hanya 1 kasus dari 29 laporan tersebut dan di tahun 2016 belum ada kasus pornografi anak yang diselesaikan. Berbeda dengan data kasus pornografi dewasa online yang lebih banyak cepat diselesaikan aparat penegak hukum.
Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kejahatan pornografi anak terus meningkat sejak 2012 lalu. Pada 2012, jumlah kasus kejahatan pornografi yang melibatkan anak tercatat sebanyak 175 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 247 kasus pengaduan pada 2013 dan menjadi 322 kasus pada 2014. Pada 2015, kasus kejahatan pornografi anak menduduki posisi keempat terbanyak dalam klaster perlindungan anak dengan jumlah 463 kasus. Pada 2016, posisi klaster pornografi dan kejahatan siber naik menjadi peringkat ketiga dengan 587 kasus.
Ibu Asmara Dewi mengatakan, “Pemerintah Indonesia tidak boleh pasif apalagi abai dalam menjalankan aksi-aksi pencegahan yang tercantum di dalam Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.10 Tahun 2012.”
Semangat pemberantasan pornografi anak tidak boleh kendor apalagi berhenti dan hilang. Ibu Asmara Dewi sangat menyayangkan dari sejumlah laporan kejahatan pornografi anak beberapa tahun terakhir, hanya sedikit kasus kejahatan pornografi anak yang sampai ke pengadilan. “Sekali lagi aparat dengan segala instrumennya harus mampu membongkar jaringan pornografi anak. Semua pelaku seharusnya bisa dibawa ke pengadilan dan dihukum. Aparat sudah harus bekerja secara ‘radikal’ tidak boleh biasa – biasa saja,” kata Ibu Asmara Dewi, Sabtu (6/1/2017).
Ketua BPKK PKS Jaksel ini juga meminta pihak aparat untuk terus menelusuri seluruh akun – akun, group, jaringan dan juga transaksi pornografi anak online di media sosial dengan melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Hal ini dimungkinkan karena transaksi keuangan yang dilakukan para pelaku dan konsumen dalam sindikat pornografi anak biasanya lumayan besar dan sering.