Merebaknya isu Radikalisme dewasa ini telah menimbulkan kegelisahan masyarakat, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, dimana arus teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat dan dashyat. Sebuah informasi, baik yang benar maupun yang menyesatkan dapat cepat menyebar tanpa dapat diindentifikasi dan diketahui akurasi kebenarannya.
Informasi yang menyesatkan dapat membentuk opini yang keliru dan menjadi pembenaran yang diyakini masyarakat. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh gerakan radikal untuk memperluas jaringan, perekrutan serta pengkaderan.
Disisi lain, isu ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan, terus menyisakan persoalan. Rakyat kecil tidak merasakan kehadiran pemerintah untuk memecah persoalannya, pembangunan hanya dinikmati segelintir elit. Meskipun pembangunan infrastruktur tersiar dimana-mana, namun gini rasio yang menunjukkan tingkat ketimpangan, angkanya masih sangat tinggi, dalam beberapa tahun belakangan ini masih berkisar di angka 0,39-0,41.
Perasaan diperlakukan tidak adil ini menjadi salah satu faktor yang menyulut lahirnya radikalisme. Di titik inilah tugas berat diemban pemerintah bersama aparat penegak hukumnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Pelibatan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi situasi ini.
Memperhatikan kondisi tersebut diatas, Bidang Polhukam Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Selatan mengajak tokoh masyarakat dan aparat untuk duduk bersama dalam sebuah diskusi publik yang bertemakan “Peran Tokoh Masyarakat dalam Menjaga NKRI dan Pancasila”.
Diskusi publik ini akan diselenggrakan pada hari Sabtu (11 November 2017) pagi di Restoran Padang Kebayoran Baru, Kampung Kandang, kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai Keynote Speaker pada diskusi publik tersebut adalah Dr.Hidayat Nurwahid, MA Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jakarta Selatan. Sementara yang bertindak sebagai narasumber adalah Kapolres Jakarta Selatan yakni Kombespol Iwan Kurniawan, Dandim 0504 Jakarta Selatan yaitu Letkol Arh Aji Prasetyo Nugroho, S.Sos, MM, serta M. Matsani Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Selatan.
Diskusi publik ini terbuka untuk masyarakat umum dan akan dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pengurus partai politik. Menurut Ketua Polhukam DPD PKS Jaksel, Adi Azfar bahwa, “Mempertahankan NKRI adalah suatu kewajiban, Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan religiusitas. PKS tegas berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI.”