Pengadaan lahan untuk ruang publik terpadu ramah anak ( RPTRA) dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Pengadaan lahan RPTRA itu mulanya tercantum dalam anggaran di lima kota administratif. Bappeda kemudian mematikan anggaran itu karena ada kesalahan nomenklatur hingga kode rekening. Selain itu, jajaran wali kota juga masih menunggu regulasi agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pengadaan lahan RPTRA tersebut terancam gagal dieksekusi pada 2017 karena anggarannya dimatikan. “Anggaran pengadaan tanah tidak bisa terealisasi. Ini jadi catatan,” ujar Sani, sapaan akrab Triwisaksana, dalam rapat KUPA-PPAS APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Seusai rapat, Sani menyebut, DPRD DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada eksekutif sampai Jumat (25/8/2017) besok untuk memperbaiki perencanaan dan regulasinya agar pengadaan lahan bisa dieksekusi hingga akhir 2017. Apabila sampai besok tidak diperbaiki, anggaran tersebut tidak bisa diserap pada APBD Perubahan 2017. “Kalau tidak ada perbaikan, terpaksa dikembalikan,” kata dia. Sani mengatakan, perencanaan yang dilakukan eksekutif kurang baik. Pengisian e-komponen juga bermasalah. “Sehingga anggaran Rp 50 miliar di tiap kota itu tidak bisa diserap, padahal kan kebutuhan kita untuk menambah jumlah taman, termasuk RPTRA di dalamnya, itu kan sangat tinggi,” ucap Sani.

Dalam rapat KUPA-PPAS APBD 2017, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mempermasalahkan anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA tersebut dihapus. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang pertama kali memerintahkan para wali kota untuk melakukan pengadaan lahan tersebut. Menurut Syarif, apabila Ahok masih menjadi gubernur, Ahok akan marah saat mengetahui para wali kota gagal merealisasikan pengadaan lahan itu. “Ini karena sudah tidak ada Pak Gubernur yang lama. Kalau Pak Ahok masih (menjabat), saya yakin dimarahi semua wali kota ini,” ujar Syarif.

Sumber : Kompas.Com/24 Agustus 2017/Nursita Sari

Sejumlah kegiatan dalam kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan DKI 2017 banyak yang dicoret. Penyebabnya dikarenakan perencanaan yang tidak matang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pembahasan RAPBD Perubahan DKI 2017 masih dalam tahap penyesuaian KUA-PPAS. Hingga tahun kelima penyusunan anggaran periode kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini diteruskan Gubernur Djarot Saiful Hidayat, masih saja ditemukan banyaknya anggaran yang dicoret akibat buruknya perencanaan.

Salah satu contohnya, lanjut Triwisaksana, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) yang mengusulkan anggaran senilai Rp8,7 miliar, dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) senilai Rp43,8 miliar, dan oleh Banggar dicoret.

“Sangat disayangkan masih banyak anggaran yang dimatikan saat pembahasan. Ini bukti buruknya perencanaan. Saya harap pada 2018 tidak terjadi lagi hal seperti ini,” kata Triwisaksana di DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2017 kemarin.

Pria yang akrab disapa Sani itu menjelaskan, kegiatan yang dicoret dalam satu perangkat daerah itu bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Alasannya karena secara umum kegiatan tersebut tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun 2017 yang hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan apabila target penyelesaian pembahasan selesai September mendatang.

Seharusnya, perangkat daerah sudah mengetahui hal tersebut sebelum pembahasan dimulai. Sehingga alokasi anggaran kegiatan yang dicoret bisa dialokasikan kepada kegiatan di perangkat daerah lain. “Sangat disayangkan karena anggaran tidak dipakai. Lebih baik dimasukkan ke kegiatan lain. Kami harap pekan depan pembahasan KUA-PPAS sudah selesai dan akhir September sudah bisa digunakan,” ungkapnya.

Selain itu, Sani mengaku, DPRD juga menyoroti program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Oktober-Desember mendatang. Di mana, Dinas UMKMP harus sudah menyiapkan beberapa program, khususnya persiapan program One Kecamatan One Centre Of Entrepreneurship (OK Oce).

“Infrastruktur di kecamatan itu harus disiapkan baik dari aspek fisik ruangan, Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian juga aplikasi, jaringan, pembiayaannya, itulah persiapan nanti untuk pelaksanaan lebih maksimal,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menuturkan, banyak hal yang diubah dalam pembahasan RAPBD-Perubahan 2017. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan pada hal-hal kecil dalam RAPBD 2017.

Nantinya, anggaran dalam kegiatan yang dicoret akan dialokasikan terhadap pembangunan prioritas, salah satunya fasilitas penunjang Asian Games 2018. “LRT, velodrome, dan equestrian itu kan tugas nasional untuk menyukseskan pesta olahraga Asian Games. Itu yang menjadi prioritas,” ucapnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga tidak heran masih adanya kegiatan yang dicoret dalam pembahasan anggaran di tahun terakhir. Hal itu akibat tidak adanya suasana kondusif dalam birokrasi Pemprov DKI.

Terlebih, pejabat DKI mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tanpa perlu merapihkan rencan kegiatan dan pelaksanaannya. Tidak adanya jaminan hukum dan kerap disalahkan depan umum oleh pimpinan ketika melakukan kesalahan mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) takut menjalankan kegiatan.

“Banyaknya program menggunakan dana perusahaan swasta juga menambah buruknya perencanaan perangkat daerah. Jadi mending asal saja, toh TKD tetap dapat,” ucapnya.

Sumber : SindoNews/25 Agustus 2017/Bima Setiyadi

rapbd

Bang Sani : Karena Perencanaan Kurang Baik dan Pengisian e-komponen Bermasalah, RPTRA 2017 Terancam Gagal

Triwisaksana : Perencanaan Pemprov Buruk, Banyak Kegiatan Bagus di RAPBD-P DKI Terancam Dicoret